SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali melakukan terobosan. Kali ini dia menantang warga untuk berani melaporkan jika menemukan pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemkot Surabaya.

Pungli yang dia maksudkan tak hanya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan. Tapi juga dinas-dinas di lingkungan Pemkot Surabaya.

Jika benar terjadi pungli di sana, Eri Cahyadi mengimbau warga untuk langsung mengadukan ke nomor WhatsApp yang telah disiapkan dengan nomor 0811-311-57777. Nomor tersebut merupakan WhatsApp Layanan Pengaduan Integritas Pemerintah Kota Surabaya.

Dia berjanji akan memproses hukum dan menjatuhkan sanksi berat terhadap pejabat atau staf Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli dalam pelayanan publik.

“Tolong disampaikan ke nomor itu. Akan saya proses hukum dan akan saya sanksi berat apabila memang benar terjadi. Sanksinya bisa pemecatan dan juga pidana. Saya pastikan akan saya lakukan itu,” tandas Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu (21/12/2022).

Menurutnya, tarikan uang setelah memberikan pelayanan juga termasuk pungli, meskipun tidak menyebutkan besaran nominal yang diberikan.

Wali kota yang juga kader PDI Perjuangan ini menegaskan semua pelayanan di Pemkot Surabaya itu gratis. “Tidak ada seikhlasnya. Yang namanya gratis ya gratis. Ketika ngurus KTP atau apa pun itu gratis, tidak ada uang sama sekali,” tegasnya.

“Pemerintah harus memberi contoh yang baik. Sampaikan ke kami kalau ada itu (pungli). Ini dihandle langsung oleh Inspektorat,” sambung Eri.

Dia juga minta semua jajaran di Pemkot Surabaya untuk menolak apabila diberi uang tanda terima kasih oleh warga.

“Saya minta warga Surabaya, jangan pernah memberikan sesuatu ke Pemkot Surabaya. Pemkot ngomong, Pak matur nuwun (terima kasih) ini kewajiban kami karena kami punya tunjangan kinerja. Tolak,” ujar dia.

Selain itu, Eri Cahyadi juga mengetahui masih ada warga yang menggunakan biro jasa untuk pelayanan tertentu. Dia menemukan itu di Mall Pelayanan Publik dan setelah dirinya menghubungi salah satu nomor secara acak.

“Ternyata dia masih menggunakan biro jasa. Jadi, ngurus IPT atau apa lah tidak perlu pakai pihak ketiga, karena kalau urusan sama pemerintah pakai aplikasi dan harus datang sendiri, tolong warga jangan pakai pihak ketiga karena pengurusannya gampang kok dan nanti pasti akan dipandu,” tuturnya.

Eri Cahyadi juga menegaskan bahwa layanan pengaduan ini diinisasi untuk mendorong masyarakat melaporkan apabila ditemukan pungli di lingkungan pemkot Surabaya.

“Jadi, sekarang kita siapkan, siapa pun yang ada pungli di Surabaya, untuk pelayanan publik di Surabaya, bisa diadukan di nomor itu. Itu nomor whistleblower di tempat kita, silakan sampaikan ke kita,” tegas mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Dia juga mengingatkan kepada semua dinas di lingkungan Pemkot Surabaya untuk menampilkan laporan secara terbuka. Sebab, semua pelayanan di pemkot tidak ada biaya sedikitpun. (dhani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS