SURABAYA – Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait maraknya investasi bodong dan pinjaman online illegal (pinjol).

Untuk itu, wakil rakyat dari PDI perjuangan tersebut bekerja sama dengan pihak Lumbung Pelita Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penyuluhan bertajuk Waspada Investasi Bodong dan Pinjaman Online Ilegal ini dilaksanakan di ruang pertemuan SD Muhammadiyah 8, kawasan Sutorejo, Mulyorejo, Surabaya, pada Minggu (16/10/2022).

Menurut Indah Kurnia, sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sebab jika tingkat literasi keuangan tinggi, maka juga akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sehingga tidak akan banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online illegal,” katanya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo ini menambahkan, penyuluhan dilakukan Komisi XI bersama mitra komisi, OJK, di berbagai tempat. Hal ini bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.  

Salah satu upaya untuk mempertahankan kondisi keuangan keluarga, lanjut dia, adalah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif. Seperti usaha maupun opsi lain yang lebih menantang dan menjanjikan keuntungan seperti investasi dengan tujuan agar uang tidak berhenti di tabungan. 

“Karena kalau cuma uang ditaruh di rumah apalagi di bawah bantal, tentu menimbulkan kekhawatiran kalau uang itu misalnya diambil, dicuri atau hilang dan lain sebagainya. Dan bahkan nilainya semakin turun karena tidak diproduktivitaskan,” terang Indah. 

Indah Kurnia mengapresiasi edukasi yang dilakukan OJK terhadap masyarakat secara rutin, periodik, dan konsisten. Juga kepada masyarakat yang antusias mengikuti acara penyuluhan. Edukasi seperti ini upaya membentengi warga dari jerat pinjol maupun investasi bodong.

Dari pihak Lumbung Pelita, Ade, pada acara itu mengingatkan peserta untuk tidak gampang tergoda dengan tawaran menggiurkan dari banyaknya pinjaman online dan investasi ilegal yang bertebaran di media sosial.

Sebab tanpa bekal pengetahuan yang cukup terhadap pinjol atau investasi, bisa jadi akan mendatangkan kesengsaraan.

“Kami berharap kedatangan kami bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga bisa mencegah timbulnya korban,” lanjut Ade.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengawas Pasar Modal Kantor Regional 4 OJK Jawa Timur, Indrawan Nugroho menyampaikan, agar masyarakat memilih platform pinjol yang legal.

Pihak OJK juga membuka layanan berbasis WhatsApp dengan nomor 081157157157 untuk memandu masyarakat saat hendak melakukan pinjaman online. Caranya, dengan mengetik nama aplikasi pinjol dan mengirimkannya melalui WA tersebut untuk mendapatkan jawaban, aplikasi tersebut legal atau tidak.

Mendapat penjelasan dari berbagai narasumber, warga menyampaikan ucapan terima kasih lantaran mendapatkan pencerahan ihwal pinjaman online. “Semoga warga kami tidak ada ada yang menjadi korban pinjol illegal,” kata Hamid. (hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS