SURABAYA – Seiring ramainya isu inflasi yang melanda Inggris, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merangkai cara mencegah inflasi di Kota Pahlawan. Salah satunya dengan memberi subsidi ongkos transportasi.

Langkah itu menurut Eri persis dengan arahan Presiden Jokowi. Yakni intervensi Pemda dalam hal ongkos transportasi dari tempat produksi ke pasar.

Eri menjelaskan bahwa dirinya sudah minta jajaran direksi PD Pasar Surya untuk bekerja sama dengan daerah lain dalam upaya menghadang inflasi dan menstabilkan harga di pasaran. Dia mencontohkan barang yang dibutuhkan Surabaya bisa diambil dari daerah lain.

Misalnya, beber Eri, kalau telur naik, maka Surabaya bisa ambil telur langsung di Blitar, langsung kepada peternaknya. Supaya harganya tidak tinggi ketika dijual di Surabaya, urainya, maka tugas pemerintah daerah memberikan intervensi di ongkos transportasinya.

“Kami siapkan ongkos transportasinya, sehingga ketika dijual di Surabaya harganya tetap rendah,” beber Eri Cahyadi kepada wartawan di Surabaya, Senin (3/10/2022).

Kader PDI Perjuangan ini juga tak menyangka apa yang sudah dilakukan di Surabaya itu sama persis dengan arahan Presiden Jokowi. Dia berharap, berbagai langkah yang dilakukan Pemkot bisa menggerakkan roda perekonomian Surabaya.

“Semoga ini bisa menggerakkan perekonomian Surabaya, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi tahun 2023. Apalagi, apa yang dilakukan Surabaya itu sudah sama persis, plek dengan arahan Presiden Jokowi kemarin, karena ini arahan Pak Presiden, ya kita sudah kami jalan duluan, sudah kami lakukan di Surabaya,” sebutnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, 29 September 2022.

Salah satu arahan presiden adalah minta semua kementerian, lembaga, hingga kepala daerah kompak menangani inflasi.

Presiden menyebutkan salah satu caranya dengan pemerintah daerah tidak perlu ragu menggunakan dana transfer umum dan belanja tidak terduga dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar.

Bahkan, Presiden memberikan contoh, jika telur banyak di Bogor, Blitar, dan Purwodadi, maka pedagang di Palembang yang harga telurnya naik didorong untuk membeli dari tiga daerah tadi.

“Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD provinsi, kabupaten, maupun kota. Misalnya, ini misalnya, berapa sih ongkos truk dari Bogor ke Palembang? Saya cek kurang lebih Rp10 juta. Mungkin ini setelah penyesuaian BBM jadi Rp12 juta, Rp10 sampai Rp12 juta,” kata Presiden dilansir laman resmi Kementerian Sekretaris Presiden RI di www.setneg.go.id.

Jokowi meyakini jika semua pihak bekerja secara detail, produksi komoditasnya didorong, dan transportasinya ditutup dari APBD, maka inflasi akan lebih mudah untuk dikendalikan. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS