TULUNGAGUNG – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menggelar rapat koordinasi (rakor) sosialisasi tahapan proses pencalonan anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 di Gedung Serbaguna Jepun, Jumat (17/9/2022) sore.

Rakor dihadiri Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Erma Susanti itu diikuti PAC se- Kabupaten Tulungagung, KSB (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) Badan Partai (BP Pemilu, Baguna, BBHAR, BSPN, BKN, Badiklat, BPEK), serta seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD setempat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung Susilowati mengatakan, rakor kali ini untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada seluruh PAC tentang tahapan proses pencalonan anggota legislatif untuk Pemilu 2024.

Selain itu, rakor DPC Partai juga untuk menyampaikan hasil rakorda DPD Jatim yang telah dilaksanakan Minggu lalu. “DPC memutuskan mengundang seluruh PAC se-Kabupaten dan KSB Badan Partai pada Rakorcab ini,” jelas Susilowati.

Dia menyebutkan, sesuai hasil Rakorda DPD Jatim, telah diinstruksikan bahwa akhir September 2022 seluruh nama-nama bakal caleg (bacaleg) Pemilu 2024 harus masuk atau selesai.

Untuk itu, Susi mengajak semua jajaran pengurus partai di tingkat kecamatan untuk segera menyosialisasikan informasi itu kepada pengurus partai di bawahnya sekaligus kepada masyarakat. “Ini adalah tanggung jawab semua pengurus untuk mensosialisasikan di masyarakat maupun di internal partai,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPC Partai, Susi berharap, di setiap PAC di Tulungagung ada yang mewakili sebagai bacaleg di Pemilu 2024.

“Amanat Kongres Partai, kita harus meraih hattrick. Mari segera lakukan penjaringan bakal calon legislatif dan pemetaan wilayah. Meski waktunya mepet, kalau bergotong royong pasti bisa terpenuhi,” ucapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung ini menambahkan, seluruh jajaran pengurus partai, juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat luas atau tokoh-tokoh masyarakat yang ingin gabung bersama PDI Perjuangan.

Karena pada Pemilu 2024 nanti, Partai akan menggunakan sistem pemenangan pemilu berbasis gotong royong terpimpin.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Sodik Purnomo mengatakan, DPC Tulungagung adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang wajib menerapkan sistem pemenangan pemilu dengan strategi komandante stelsel.

Hal itu dikarenakan pada Pemilu 2019 kemarin, PDI Perjuangan Tulungagung telah mendapatkan perolehan suara sebesar 26 persen atau 13 kursi legislatif.

“Tulungagung wajib pakai komandante stelsel. Di Jawa Timur sendiri total ada 24 kota/kabupaten yang akan pakai sistem pemenangan ini,” kata Sodik.

Dia menjelaskan, landasan filosofiis kenapa memakai komandante stelsel karena sistem politik atau Pemilu di Indonesia sudah sangat liberal dan membutuhkan biaya yang besar.

Sebagai kadeir partai yang menganut ideologi gotong royong, maka komandante stelsel adalah langkah yang tepat menjawab liberalisme pemilu yang berbasis pada individualisme itu. (sin/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS