MALANG – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, pihaknya sudah menampung tuntutan dari mahasiswa mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pihaknya juga berkomunikasi dan menyampaikan tuntutan aksi ke DPR RI.

Made menyebutkan, dalam beberapa hari terakhir pihaknya sudah menerima banyak tuntutan dari elemen mahasiswa soal kenaikan harga BBM.

“Memang beberapa aspirasi yang diterima dewan sejak 3 September setelah pengumuman kenaikan BBM, tidak ada satupun yang menerima kenaikan tersebut,” beber I Made Riandiana Kartika di Kota Malang, Sabtu (10/9/2022).

Dalam aksi berbagai elemen tersebut, dia dan pimpinan DPRD Kota Malang menemui dan menampung aspirasi mereka.

Seperti pada Kamis (8/9/2022), Made menemui massa aksi yang berasal dari BEM Malang Raya. Sebagaimana aksi sebelumnya, mereka mengusung tuntutan menolak kenaikan harga BBM.

Seluruh tuntutan dan aspirasi tersebut, lanjut Made, disampaikan ke pusat apa adanya. Tidak hanya itu, sebutnya, enam fraksi DPRD Kota Malang telah menyepakati agar kenaikan harga BBM segera ditunda karena merugikan pihak, khususnya masyarakat kecil.

“Kami 6 fraksi DPRD Kota Malang sudah menerima aspirasi itu serta meneruskan langsung kepada sekretariat jenderal DPR RI secara resmi melalui fax yang saya tandatangani sendiri, untuk aspirasi tersebut diteruskan ke masing-masing fraksi yang ada di DPR RI,” ungkapnya.

Dia menyampaikan, dalam tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, DPRD Kota Malang berusaha mengakomodir seluruh tuntutan.

Meski demikian, terang Made, ada hal kontradiktif yang disampaikan, di mana mereka menolak kenaikan harga BBM tapi juga minta untuk pengelolan subsidi yang tepat sasaran.

DPRD Kota Malang, sebutnya, sangat sepakat terkait pengelolaan subsidi agar tepat sasaran. Pihaknya juga telah melakukan langkah dengan melakukan hearing bersama masing-masing OPD.

“Terutama untuk melihat OPD mana saja yang bisa mengelola pengalihan anggaran APBD Kota Malang yang nilainya naik dari Rp 7 miliar menjadi Rp 10 miliar untuk program jaring pengaman sosial bagi masyarakat,” pungkas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS