MALANG – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, stunting bukan hanya masalah pemerintah, namun menjadi masalah bersama.

Karena itu, penanganannya harus bersifat komperhensif, menyeluruh, serta melibatkan semua pihak yang bertanggung jawab atas pencegahan stunting. Sehingga baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota harus bisa bekerja sama.

“Stunting itu, bukan hanya masalah pemerintah saja, itu juga masalah kita bersama,” ujar Basarah saat berkunjung ke Pos PAUD Mentari Jalan Selorejo 26D RW 08, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Sabtu (20/8/2022).

Menurut Basarah, seluruh pihak wajib untuk turut bertanggung jawab terhadap upaya-upaya pengentasan stunting ini. Baik itu Kementerian Perempuan dan Anak, BKKBN dan seluruh instansi dan perangkat pemerintah pusat hingga daerah.

Serta masyarakat juga harus dilibatkan. Sehingga seluruh pihak bergandengan tangan, terutama dalam memberikan informasi dan memberikan pemahaman yang utuh terkait potensi terjadinya stunting dan cara mencegahnya kepada masyarakat.

“Saya kira rumusnya adalah kerjasama, gotong-royong yang menyeluruh, saling bersinergi antara pemerintah pusat, daerah dan antar sektor. Serta masyarakat ikut membantu melalui pengaktifan Posyandu,” ujar Basarah, yang juga pun mendorong percepatan penurunan persentase stunting di Kota Malang.

Garda terdepan dalam upaya pengentasan stunting, sebutnya, ialah para ibu. Melalui ibu-ibu yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait pemenuhan gizi anak, maka peluang munculnya kasus stunting akan semakin kecil.

“Lakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk melakukan suatu persiapan. Dimulai dari ibu-ibu hamil, melahirkan sampai usia balita dan usia golden time. Intinya ketika seorang anak itu tumbuh,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS