MALANG – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, dan Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Aryani meninjau penyerahan dosis vaksin sekaligus peninjauan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Koperasi SAE Pujon, Minggu (19/6/2022).
Dalam kesempatan ini Untari menyatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh koperasi peternakan di Jatim bisa mendapat alokasi vaksin PMK. Pasalnya, akibat wabah PMK ini, sejumlah koperasi peternakan di Jatim mengalami kerugian cukup besar.
“Jadi saya minta untuk semua koperasi peternakan ini diberikan alokasi (vaksin PMK). Utamanya di Jatim yang sudah seperti ini. Per hari kemarin saja, sudah 80 ribu lebih sapi yang sakit di Jawa Timur. Di Koperasi SAE Pujon saja, sapi yang mati sudah 176 ekor,” ungkap Sri Untari.
Selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin ketersediaan dan distribusi vaksin dapat berjalan dengan lancar. Apalagi, vaksin bisa menjadi langkah antisipatif agar sapi yang masih dalam kondisi sehat bisa tetap produktif menghasilkan susu.
Menurutnya, peternakan sapi menjadi mata pencaharian utama masyarakat terutama di kawasan pedesaan. Salah satunya di wilayah Malang Barat yang meliputi 3 kecamatan, yakni Pujon, Ngantang dan Kasembon.
“Maka harapan saya pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian segera mendatangkan vaksin dari luar negeri itu. Agar cepat penanganannya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut.
Berdasarkan laporan yang diperolehnya, setidaknya terdapat 10 koperasi ternak di wilayah Kabupaten Malang terdampak wabah PMK. Bahkan produktivitasnya ada menurun hingga 60 persen.
Disamping itu dia mengapresiasi Koperasi SAE Pujon yang masih membeli susu dari peternak dengan harga normal. Susu dari peternak masih dibeli dengan harga sekitar Rp 6.000 per liter, padahal harga terbawahnya sudah turun hingga Rp 3.500.
“Koperasi merugi gak papa, koperasi itu sifatnya gotong royong. Menolong sendiri untuk menolong bersama sama. Ini cara untuk menolong kami dengan upaya kami dan ada akses dari pemerintah. Maka SHU bukan tujuan utama berkoperasi, kesejahteraan anggota itu yang utama. Ya minimal kalau dibeli dengan harga standar, peternak kan tidak terlalu jatuh,” kata Untari.
Selain mengupayakan percepatan vaksinasi, pihaknya juga sedang berupaya untuk membantu permodalan bagi koperasi agar dapat membeli bibit sapi. Yakni melalui penyertaan permodalan yang dialokasikan dari anggaran Pemprov Jatim yang berasal dari mekanisme PAK.
“Taruh aja di Bank Jatim atau di Bank UMKM Jatim dan berikan ini kepada koperasi peternakan untuk mengganti bibit. Jadi kalau bisa pinjaman yang tanpa jasa dan yang panjang. Ada tenggat waktu, jadi mereka bayar jasa setelah anaknya lahir dan susunya keluar bisa diperah. Ini berikan. Tapi jangan kemudian diminta di awal. Setahun lah,” tutur Sri Untari.
Disisi lain, Wakil Bupati Malang yang juga selaku Kepala Satgas PMK menyampaikan, pihaknya tidak henti-hentinya berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beberapa perguruan tinggi di Malang Raya yang memiliki fakultas kedokteran hewan tentang bagaimana penanggulangan PMK ini dapat segera teratasi.
“Pemerintah Kabupaten Malang juga memutuskan bahwa dana desa akan dikeluarkan untuk memberikan suport terhadap keberadaan peternak di wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Kasembon. Jika menunggu dana dari pemerintah pusat pasti akan menunggu agak lama,” jelas Didik.
Setidaknya, sebanyak 300 dosis vaksin diberikan secara simbolis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk vaksinasi sapi perah di wilayah Kecamatan Pujon.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Dinas Peternakan Jatim dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang serta para dokter hewan yang terus berupaya memberikan bantuan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Nestle yang selalu memberikan pendampingan,” ujarnya. (ace/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS