LAMONGAN – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi SH MHum, Rabu (30/3/2022) inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi Jembatan Nganglik 1 yang ambles pada Selasa (29/3). Saat ini, konstruksi jembatan sedang dilakukan perbaikan.  

Jembatan berada di Jalan Nasional Arteri Primer, tepatnya Jalan Jaksa Agung Suprapto sebelah barat RSM Lamongan. Dampak amblesnya jembatan membuat arus lalu lintas Surabaya-Tuban maupun sebaliknya terganggu.

Kusnadi mengatakan, sudah sepatutnya di Kabupaten Lamongan dilakukan pembangunan jalan lingkar (ring road) di kawasan pantura. Sehingga, menurutnya, kepadatan arus lalu lintas yang terjadi pun bisa semakin terkendali.

“Seperti yang direncanakan oleh Pemkab Lamongan, setahu saya, akan ada pembangunan jalan lingkar utara. Tapi memang saat ini pembebasan lahannya masih belum selesai. Entah kapan bisa terselesaikan,” ujar Kusnadi, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim.

Selain itu, Kusnadi menilai, dengan adanya jalur lingkar utara, laju kendaran bertonase berat dan kendaraan pribadi bisa terpisah. Sehingga kondisi lalu lintas pun akan lebih kondusif.

“Jika dilihat dari kepadatan arus lalu lintas yang saat ini terjadi, memang seharusnya dipisah jalurnya, antara kendaraan berat dan kendaraan pribadi, harus ada jalur alternatifnya,” katanya.

Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Kusnadi menegaskan, Pemkab Lamongan harus segera memikirkan kondisi yang ada, dengan cara melakukan perbaikan struktur jalan yang lebih memadai di Lamongan. Khususnya, untuk jalur alternatif dalam.

“Sekarang ini belum ada jalur alternatif, kalau jalur dari dalam, jalur kabupatennya saya tidak mengatakan jelek, namun tidak memadai. Jadi ini harus jadi pemikiran oleh kabupaten. Bagaimana kemudian memperbaiki struktur jalan itu sendiri, sehingga bisa jadi alternatif yang bisa dilewati,” tuturnya.

Lebih lanjut, sebagai Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengaku, pihaknya akan turut membantu untuk mengatasi persoalan kepadatan arus yang ada. Karena tanpa upaya sinergitas, rencana ini akan sulit untuk direalisasikan.

“Mau gak mau, kabupaten harus memperbaiki jalan alternatif dulu. Sebenarnya kan bisa tembus ke pantura atau Brondong sana lewat Kalitengah. Tapi jalannya kan juga enggak cukup visible. Sehingga jadi menyulitkan dan kondisi kepadatan di pantura juga semakin nggak karu-karuan,” ucapnya.

Tak cukup sampai disitu, Kusnadi juga menyampaikan, pihaknya akan segera mendiskusikan hal tersebut bersama pihak PUPR. Sehingga masalah-masalah kepadatan jalan dan amblesnya jembatan yang diakibatkan kelebihan tonase, menurutnya, bisa diantisipasi.

“Intinya, harus diantisipasi, tidak bisa tidak. Besok akan saya diskusikan dengan petugas PUPR yang ada di Surabaya. Sehingga bisa menggunakan back up dari DPR. Gak papa, nanti juga dengan Bupati, Gubernur. Kita bersama-sama mengatasi ini. Karena kita juga gak ingin kondisi ini mengganggu aktifitas masyarakat,” tegas Kusnadi usai sidak. (mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS