JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa kecewa dan sedih melihat anggaran pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah (pemda) yang masih menggunakan barang/jasa impor, bukan hasil produk dalam negeri.

Jokowi mengatakan dengan mengalokasikan 40% anggaran barang dan jasa ke produk lokal, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2% dan menciptakan 2 juta lapangan kerja.

“Ini yang semua gubernur, bupati, wali kota, dirut BUMN harus mengerti dan bisa mencari jalan keluar, bagaimana mengendalikannya,” kata saat memberikan Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Menurutnya, yang paling mudah dilakukan adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta anggaran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Cara menggunakan anggaran tersebut, lanjut Jokowi, adalah harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli dan bangga pada barang/jasa buatan dalam negeri, bangga buatan Indonesia.

Ucapan Jokowi langsung disambut dengan tepuk tangan tamu undangan dalam acara tersebut. Namun, raut muka Jokowi langsung berubah menjadi sangat serius. Ia meminta para hadirin tidak usah tepuk tangan.

“Jangan tepuk tangan dulu,” ucap Jokowi.

Justru ketika dia melihat secara detail anggaran pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga, pemda dan BUMD, langsung ia merasa sedih. Karena semuanya masih membeli barang-barang impor, bukan barang buatan Indonesia.

“Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa, detail. Sekarang ini kerja enggak bisa, makro saja enggak bisa, hilang pasti, target pasti lari ke mana. Sekarang makro dilihat, mikro dikejar. Cek, yang terjadi, sedih saya, belinya barang-barang impor semua,” terang Jokowi.

Padahal, lanjut Jokowi, pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, kemudian pemda mencapai Rp 535 triliun dan BUMN sebesar Rp 420 triliun. “Ini duit gede banget, besar sekali. Tidak pernah kita lihat,” jelas Jokowi.

Kalau anggaran pengadaan barang dan jasa itu digunakan, paling tidak 40%, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan membeli barag-barang buatan Indonesia, maka pemerintah dan pemda bisa berkontribusi 2% untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Yang BUMN (kontribusi) 0,4%. (Pusat dan Pemda) 1,5-1,7%. Nilai ini kan 2% lebih. Tidak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja, tetapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita,” ungkap Jokowi.

Sayangnya, hal itu belum dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor,” lanjut Jokowi.

Kondisi seperti ini, Jokowi menegaskan tidak bisa diteruskan. Ia meminta semua pimpinan kementerian/lembaga, BUMN dan pemda untuk membeli barang buatan Indonesia.

Dengan begitu, selain membantu pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dapat membuka 2 juta lapangan pekerjaan dan peluang investasi yang semakin besar.

“Mau kita terus-teruskan? Ndak, ndak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan, bapak, ibu, kita beri pekerjaan ke negeri lain. Duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini,” tutur Jokowi.

“Coba dibelokkan semua ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi. Berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi bodoh banget kita ini,” tegas Jokowi.

Mendengar ketegasan Jokowi, para tamu undangan serentak memberikan tepuk tangan. Namun, Jokowi menyatakan tidak perlu tepuk tangan, karena membeli barang/jasa buatan dalam negeri belum dilakukan.

“Jangan tepuk tangan. Karena kita belum melakukan. Kalau kita melakukan dan Rp 400 triliun itu betul-betul semua mengerjakan, silakan semua tepuk tangan. Kita hanya minta 40% saja,” ucap Jokowi. (beritasatu)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS