JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menyampaikan kritik terhadap kinerja Bupati Jember, Hendy Siswanto, atas lambannya pembangunan serta terlalu over convidence di tahun pertama masa kepemimpinannya.

“Di tahun pertamanya memimpin Jember, tidak satu pun yang patut dibanggakan dari kinerja Bupati Hendy. Karena faktanya tidak ada progress capaian kegiatan yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan di Kabupaten Jember. Menurut kami, bupati juga begitu over confidence atau terlalu percaya diri. Hanya bermain narasi, tetapi tidak ada prestasi,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Hadi Supaat, Selasa (28/2/2022).

Hadi menuturkan, di tahun pertamannya memimpin, Bupati Hendy sering mengambil langkah yang kurang tepat. Salah satunya adalah mengangkat pelaksana tugas kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru pemerintahan daerah pasca pelantikan.

“Seharusnya bagi pejabat yang sesuai SOTK 2016 sudah definitif, tinggal mengukuhkan kembali. Kemudian, bagi OPD yang lowong, baru bisa diisi dengan pelaksana tugas,” jelas Hadi.

“Gara-gara semua pejabat berstatus pelaksana tugas, langkah birokrasi tak maksimal. Kewenangan pelaksana tugas terbatas, termasuk dalam penganggaran. Sehingga ada kesan komunikasi satu arah. Karena kewenangan pelaksan tugas terbatas, semua menunggu arahan dari bupati. Mereka tidak mampu mengekspresikan ide-ide, inovasi, kreativitas dalam menjalankan tugas sebagai kuasa pengguna anggaran,” imbuhnya.

Padahal, lanjut Hadi, bupati memiliki beban terberat, yakni menjawab realisasi janji kerja dan kampanye dengan slogan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi.

“Salah satu program yang pernah dijanjikan adalah membangun infrastruktur seluruh Kabupaten Jember, termasuk penerangan jalan umum. Dalam kurun waktu enam bulan melalui kegiatan dengan anggaran tahun jamak,” terangnya.

Legislator Banteng yang identik dengan rambut gondrong tersebut juga menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan sempat menolak pengalokasian anggaran tahun 2022 di jamak dalam APBD Jember.

“Kami ingin program berjalan cepat dan ada sisi pemberdayaan, karena di Jember ada ratusan rekanan yang butuh pekerjaan pada masa pandemi. Ketika situasi agak longgar, seharusnya dilakukan penunjukan langsung, sehingga mereka bisa bekerja,” kata Hadi.

“Bupati sempat memberikan gambaran bahwa dalam pengerjaan multiyears (tahun jamak) ini, Pemkab Jember tidak perlu mengeluarkan anggaran. Tapi bagaimana bupati merangkul semua rekanan untuk membiayai kegiatan tersebut. Namun faktanya banyak rekanan pemenang lelang yang sudah diberi uang muka kurang lebih 15 persen, tapi baru bulan kemarin mulai ada proses pengerjaan. Artinya, ada sisi keuangan rekanan yang tidak mampu membiayai (lebih dulu) proyek yang fantastis tersebut,” kata Hadi.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap duet Hendy-Firjaun tidak terburu-buru melaksanakan kegiatan. Menurut Hadi, semua kegiatan hendaknya direncanakan dengan matang.

“Kegiatan tersebut agar direncanakan dengan matang dan melalui musyawarah dengan banyak pihak, termasuk dengan DPRD Jember. Semua kegiatan ini bukan hanya keputusan eksekutif, namun juga keputusan bersama dengan kami di legislatif, agar program-program yang direncanakan betul-betul berpijak pada kebutuhan masyarakat Jember,” pungkasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS