LUMAJANG – Anggota Komisi VIII DPR RI, Umar Bashor melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait percepatan penyaluran bantuan sosial BPNT reguler, bansos sembako PPKM dan PKH di Kantor BNI Lumajang, Rabu (2/2/2022).

Dalam monev tersebut, Umar Bashor didampingi perwakilan dari Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang serta pihak BNI sebagai penyalur bantuan sosial.

Dalam sambutannya, Umar Bashor mengatakan bahwa monev tersebut dilakukan karena banyaknya anggaran yang masih belum terserap. Setidaknya, ada sekitar Rp 2,8 trilliun. Dana itu pada bidang Dirjend Penanganan Fakir Miskin, khususnya pada program BNPT dan PKH.

“Dari data yang saya terima, untuk wilayah Kabupaten Lumajang sebanyak 23 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum tersalur. Saya pikir ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat yang kurang mampu,” ungkap Umar, sapaan akrabnya.

Meski demikian, menurut Umar, Kementerian Sosial dibawah pimpinan Tri Rismaharini menyanggupi untuk menyelesaikan pada akhir Februari mendatang.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial juga mengajak seluruh anggota Komisi VIII DPR RI untuk turun langsung melakukan monitoring serta melakukan evaluasi di wilayah masing-masing.

“Saya khawatir, anggaran ini tidak terserap dan tidak terealisasi sampai batas waktu yang ditentukan. Tapi saya yakin, BNI dan Dinsos Lumajang dapat menyelesaikan tepat waktu,” tambahnya.

Umar menjelaskan, kegiatan tersebut juga merupakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya sebagai tugasnya anggota DPR RI. Sehingga permasalahan yang timbul selama ini dapat diketahui penyebabnya dan dapat segera lakukan langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Umar Bashor melihat serta meninjau secara langsung mulai dari penyaluran KKS kepada KPM hingga proses pencairan melalui agen 46. Dalam kesempatan tersebut pula, Umar Bashor juga melihat terdapat KPM yang sekaligus cair 8 bulan dan ada pula yang masih saldo 0 (nol) rupiah.

“Artinya apa, beberapa KPM yang sudah lama tidak dapat, alhamdulillah hari ini sekaligus langsung cair semuanya. Namun juga masih ditemui KPM yang kartu KKS-nya masih bersaldo nol,” terangnya.

Atas temuan tersebut, Umar meminta supaya KKS yang bersaldo nol supaya segera ditindaklanjuti dan mencari sumber permaslahannya. Sehingga, nantinya anggaran dari kementerian sosial bisa terserap dan terealisasi dengan maksimal. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS