SURABAYA – Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ancang-ancang menggelar diklat kader pratama di Wisma Perjuangan, Kota Batu.

Meski pandemi sudah melandai, termasuk di Kota Batu, kaderisasi tingkat pertama itu bakal menerapkan protokol kesehatan (prokes) sangat ketat.

Kepala Badiklatda DPD PDI Perjuangan Jatim Daniel Rohi mengatakan, pelaksanaan sekolah kader tersebut bakal digelar secara tatap muka (offline) di Wisma Perjuangan 1-3 Oktober 2021 dan terus digelar setiap minggunya sampai bulan Desember.

Menurutnya, dengan adanya perkembangan luar biasa di wilayah Kota Batu dan beberapa daerah di Jawa Timur yang sudah masuk PPKM Level 1, kegiatan kaderisasi bisa dilaksanakan secara offline dengan prokes Covid-19 secara ketat.

“Berangkat dari pada kondisi ini, Badiklatda ditugaskan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur untuk menyelenggarakan diklat pratama bagi ketua dan sekretaris PAC (Pengurus Anak Cabang) PDI Perjuangan se-Jawa Timur,” jelas Daniel Rohi, Senin (28/9/2021).

Sesuai data yang dimiliki Badiklatda Jatim, total ada 666 PAC PDIP di Jawa Timur. Atas arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi, ungkapnya, diklat ini hanya bisa diikuti Ketua dan Sekretaris PAC yang belum pernah mengikuti diklat pratama.

“Setelah saya lihat datanya sepintas, Ketua dan Sekretaris PAC yang sudah mengikuti diklat pratama terhitung lumayan banyak. Semulanya direncanakan akan ada 14 angkatan dengan setiap angkatan sekitar 100 orang, tapi saya perkirakan mungkin nanti hanya ada 5-6 angkatan,” ujarnya.

“Malam ini akan kita data ulang supaya tahu berapa peserta fix-nya,” lanjut anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim tersebut.

Terkait persiapan diklat untuk meningkatkan pemahaman ideologi bagi Ketua dan Sekretaris PAC ini, Badiklatda PDIP Jatim kemarin menggelar rapat koordinasi (rakor) di kantor DPD Jatim di Surabaya.  

Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDI Perjuangan Jatim Yordan M Batara Goa yang memimpin rakor menegaskan, peserta diklat pratama nantinya wajib sudah divaksin Covid minimal dosis pertama.

“Peserta diklat pratama harus sudah vaksin minimal dosis pertama, ini sesuai dengan standar dari DPP waktu kami mengirim utusan untuk kaderisasi di Jakarta,” tandas Yordan.

“Pengecualian bagi peserta yang baru sembuh dari Covid dan belum bisa vaksin, untuk itu diharap membawa surat sudah sembuh Covid,” imbuh anggota Komisi A DPRD Jatim tersebut. (sani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS