BLITAR – Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) DPD PDI Perjuangan Jatim Erma Susanti mendorong Bank Pembangunan Daerah Jatim dan Biro perekonomian Pemprov Jatim mengoptimalkan pelaksanaan program kredit dana bergulir terhadap pelaku UMKM di Jawa Timur.

Permintaan itu dia sampaikan saat menjadi pemateri acara sosialisasi kredit dana bergulir yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jatim bersama Bank Pembangunan Daerah Jatim di Hotel Puri Perdana Kota Blitar, Kamis (9/9/2021).

Kegiatan itu diikuti 37 peserta dari UMKM dampingan BPEK PDI Perjuangan Cabang Kota dan Kabupaten Blitar.

Erma mengatakan, pada situasi pandemi seperti saat ini, UMKM adalah salah satu sektor yang dapat menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

“Itu karena pelaku dari UMKM sendiri terbilang banyak yaitu 9,7 juta di Jawa Timur, serta menyerap tenaga kerja 95 persen. Hal ini menjadikan UMKM sebagai solusi andalan untuk persoalan PHK oleh industri di masa pandemi,” kata Erma.

Oleh karenanya, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ini minta Biro Perekonomian, Bank Jatim untuk lebih aktif melakukan pendekatan terhadap UMKM. Seperti dengan cara mendatangi UMKM dan mensosialisasikan bagaimana regulasi sehingga dapat menyerap program modal dengan optimal.

Kemudian, lebih detail Erma menjelaskan, ada empat fondasi yang harus diperhatikan dalam mengembangkan potensi sektor UMKM. Yang pertama yakni regulasi yang bersahabat.

Menurutnya, kebijakan haruslah bersahabat dengan UMKM dan bersifat dari hulu ke hilir. “Termasuk Pemda yang menurut saya harus atau wajib melibatkan UMKM pada setiap program APBD,” tandasnya.

Kedua adalah digitalisasi, yaitu memfasilitasi UMKM untuk go digital. Hal ini dapat juga dilakukan dengan cara memperkuat infrastruktur TI yang ada di daerah serta mengadakan agenda-agenda pelatihan kepada pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menggunakan atau memanfaatkan media teknologi digital.

“Ketiga adalah dengan korporatisasi. Model ini untuk mengembangkan bisnis UMKM menuju peningkatan skala usaha, manajemen, standarisasi produk, teknologi, dan lain sebagainya,” bebernya.

Yang terakhir adalah pembiayaan yang ramah. Erma menguraikan, skema pembiayaan ramah adalah upaya untuk menyesuaikan dengan karakteristik UMKM itu sendiri, agar setiap UMKM memiliki khas masing-masing sesuai bidangnya.

“Misalnya, UMKM pertanian atau petani memiliki model pembiayaan yang khas jika dibandingkan dengan UMKM di bidang warung atau makanan,” terangnya.

Kemudian untuk mengoptimalkan hal tersebut, Erma meminta kepada Pemda agar mendukung penuh program pusat seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan lainnya.

Yakni dengan cara membantu UMKM dalam menyerap modal yang tersedia pada program-program tersebut. (arif/pr)