JAKARTA — Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014). Peluncuran kartu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu ini sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat ketika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik.

“Ya, menjaga daya beli, dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” kata Jokowi, di sela-sela peluncuran KIS, KIP, dan KKS.

Menurut Jokowi, setelah hari ini diluncurkan, KIS, KIP, dan KKS bisa langsung digunakan. Kartu ini akan dibagikan bertahap kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan, tiga kartu ini sudah dibagikan di 19 provinsi hingga Desember 2014 untuk kemudian dilanjutkan tahun depan.

“Kartu ini sudah mulai dikirimkan kepada masyarakat. Ini adalah sistem yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses ke pendidikan, kesehatan, dan juga sistem cash transfer seperti ini,” tutur dia.

Untuk tahap pertama, KKS dibagikan kepada sekitar 1 juta keluarga, KIP untuk 160.000 anak usia sekolah, dan KIS kepada hampir 4,5 juta individu di 19 kabupaten/kota di 9 provinsi di Indonesia. “Anggaran juga akan kami gedein, jadi ini masih step pertama,” kata Jokowi.

Dalam penjelasannya kepada pers, Humas Kemenko PMK menjelaskan, peluncuran tiga kartu itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto, keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

“Yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas,” jelas Bambang.

Simpanan KKS adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Pemberian bantuan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pemberian simpanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuaian harga BBM pada 2013.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) akan mendapatkan kartu-kartu tersebut. “Para penyandang masalah kesejahteraan sosial selama ini nggak dapat layanan Bansos. Jadi nantinya anak-anak di panti, orang tua di panti dan lansia kan mendapatkan juga,” ujar Khofifah.

Dia mengatakan, pembagian kepada para PMKS akan dibagikan bertahap tahun depan. Dirinya ingin tidak ada lagi perbedaan antara pemilik BPJS ataupun kartu ini. “Saya ingin ada kesetaraan, tidak ada lagi perbedaan dalam pelayanan,” ujarnya. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS