JAKARTA — Pemimpin RI terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mengurangi jumlah kementerian, dari rencana 34 menjadi 33. Sedang kementerian koordinator bertambah satu dari awalnya tiga.

Menurut presiden terpilih Joko Widodo, perubahan dilakukan demi efektivitas dan efisiensi kerja pemerintahan. Jumlah kementerian berkurang satu karena ada yang dilebur dengan satu kementerian lain demi optimalisasi kerja. Hanya, Jokowi enggan menyebutkan kementerian mana yang dilebur.

Soal postur kabinetnya, Jokowi berjanji akan mengumumkan kalau sudah benar-benar final. “Sampai hari ini, ada 33 kementerian dengan 4 menteri koordinator,” ungkap Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jumat (10/10/2014) siang.

Dalam jumpa pers 15 September 2014 lalu, Jokowi dan JK menyatakan akan membentuk 34 kementerian, dan 3 kementerian koordinator. Dari 34 kementerian itu, 18 kementerian diisi kalangan profesional dan 16 kementerian untuk profesional dari partai politik.

Sekarang, dari 33 kementerian, yang 18 untuk kalangan profesional dan 15 untuk kalangan partai politik. “Ini hasil dari beberapa kali saya dan Pak JK berduaan sampai tengah malam, melakukan evaluasi dan penyaringan, terutama soal personel kabinet,” jelas Jokowi.

Sosok yang akan mengisi kabinet Jokowi-JK berasal dari unsur profesional murni, dan profesional dari kader partai. “Itulah yang kami atur agar betul-betul yang memegang kementerian itu orang-orang yang profesional, yang betul mengerti bidang yang akan dikerjakan, dikelola,” urai Jokowi.

Saat ini seleksi para calon menteri dari kalangan profesional masih mencapai tahap fit and proper test. Adapun penjaringan calon menteri dari partai politik belum rampung karena baru dua parpol yang menyerahkan nama calon.

Nama-nama calon yang akan duduk di kabinet pun mulai mengerucut, dari awalnya sekitar 200-nama tinggal puluhan. Nama-nama tersebut sudah diplotkan di pos-pos kementerian tertentu. (pri/*)