MALANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Iwan Mahendra mengatakan, berkaca dari pengalaman di tahun 2020, pandemi Covid-19 mengakibatkan berbagai persoalan yang unpredictable.

Sehingga dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021, harus bisa menyesuaikan dan mengakomodasi kelemahan-kelemahan pokok yang menjadi persoalan dalam pemaksimalan APBD tahun 2020.

Antara lain, mengenai lemahnya proses distribusi dan efektivitas dalam penyerapan anggaran serta kurangnya akurasi antara tahap perencanaan dengan realisasi anggaran.

“Lemahnya pandangan mengenai inovasi program berbasis kebijakan pro rakyat dan percepatan belanja modal, belum terpikirkan dengan baik dalam mendesain dan membuat layout anggaran yang tangguh dan mampu bertahan dalam kondisi krisis,” papar Iwan Mahendra.

Hal itu dia sampaikan saat sidang paripurna pandangan akhir fraksi mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di gedung DPRD Kota Malang, Rabu (30/6/2021).

Iwan juga mendorong Pemkot Malang agar bisa membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dengan berbagai model kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurutnya, pandemi Covid-19 ini berakibat sangat besar kepada tenaga kerja di Kota Malang, mulai dari pengurangan jam kerja, diistirahatkan, hingga PHK.

Hal ini, sebutnya, menjadi pukulan telak yang harus bisa diatasi dengan berbagai strategi yang telah dirumuskan Pemkot Kota Malang, untuk meringankan beban masyarakat dan mencari solusi atas adanya problematika ini.

“Harusnya bisa diatasi, dengan berbagai strategi baik pemberian insentif terhadap perusahaan dalam beberapa hal yang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan. Hingga upaya komunikasi dalam upaya memfasilitasi antara perusahaan dengan karyawan, sehingga jalan terbaik bisa dilakukan tanpa adanya PHK, atau setidaknya meminimalisir jumlah yang terkena PHK,” tuturnya.

Iwan juga menyoroti belum maksimalnya upaya Pemkot Malang dalam memfasilitasi dan mediasi upaya peningkatan ekonomi kreatif.

Menurutnya, ekonomi kreatif seharusnya diberi stimulus secara baik sehingga dapat membuka dan memperluas lapangan kerja di bidang tersebut sebagai salah satu solusi dalam rangka mengatasi kelesuan ekonomi Kota Malang yang diakibatkan pandemi.

Dia juga menyoroti bagaimana proses pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan koperasi di Kota Malang yang sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan intensif. Sehingga, pemasaran produk-produk dari UMKM dan juga koperasi dapat tersalurkan dan mendapatkan akses menjangkau pasar-pasar yang lebih luas.

“Baik berbasis market place sehingga produk tidak hanya bisa dipasarkan secara lokal melainkan hingga keluar daerah dengan basis online serta pemberian pinjaman dan modal usaha melalui komitmen dan perjanjian legal,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto mengungkapkan selain menyoroti kebijakan Pemkot Malang di sektor ekonomi dan kesehatan, sektor pendidikan juga harus mendapatkan perhatian yang lebih.

Pasalnya, selama hampir 18 bulan pandemi Covid-19 berlangsung ini sektor pendidikan menjadi salah satu ranah yang menjadi perhatian dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang karena berkaitan dengan kualitas materi yang didapatkan siswa dan juga penanaman karakter bagi generasi generasi muda penerus bangsa.

“Sektor pendidikan menjadi wilayah yang butuh menjadi perhatian lebih, karena berkaitan dengan pembangunan mental, karakter, budi pekerti dan masa depan bangsa. Sehingga dibutuhkan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai nasib pendidikan di Kota Malang,” ujar. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS