JAKARTA – Kalangan profesional yang masih digodok Presiden terpilih 2014 Joko Widodo bisa dari non-parpol ataupun parpol pengusung dalam Pilpres 2014. Hanya, Jokowi ingin menteri dari unsur partai politik saat bertugas nantinya lepas dari parpol.

“Kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik,” kata Jokowi kepada wartawan di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014).

Namun, dia enggan menjelaskan alasan para menteri yang nantinya terpilih harus meninggalkan parpol. Jokowi juga menegaskan, sejumlah pihak yang bergabung di tim transisi belum tentu mendapat posisi menteri.

“Semua mungkin, tetapi jangan ada yang memastikan bahwa yang ada di kantor transisi ini tentu jadi masuk di kabinet,” ujar Jokowi.

Dia menegaskan, tidak akan ada dikotomi apakah kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Menurut dia, yang terpenting adalah menteri yang dipilih menguasai bidangnya.

Jokowi menyebutkan, banyak orang partai yang juga profesional. “Sebelum masuk partai, mereka adalah kalangan profesional dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tidak bicara partai dan nonpartai,” katanya.

Mengenai presentase perbandingan profesional dari partai dan nonpartai, Jokowi belum bisa memutuskan.

Kepada wartawan, Jokowi juga menjelaskan, Tim Transisi tidak membahas nama-nama menteri seperti isu yang berkembang. Nama-nama menteri kabinet dibahas di ‘kamar lain’ dan pada akhirnya, dia yang memutuskan.

“Sekali lagi, kantor transisi ini bukan menyiapkan kabinet, ndak. Apalagi sampai menyiapkan menteri, tidak. Tidak ada urusannya dengan itu. Itu urusannya di kamar yang lain, dan tidak harus saya sebutkan kamarnya ada di mana. Sekali lagi saya sampaikan, kabinet itu hak prerogatif presiden, harus tegas saya sampaikan,” kata Jokowi. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS