MADURA – Rencana Menteri Perdagangan RI mengimpor beras dan garam mendapat penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan se-Madura. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengungkapkan bahwa keputusan impor beras tidak selaras dengan aspirasi masyarakat. 

“Sekarang di Sumenep musim panen. Stok beras melimpah. Saya kira hasil panen sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Sumenep,” ujar Ji Zinal, sapaan akrab H. Zainal Arifin, Selasa (23/03/2021).

Lelaki yang menjabat bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep ini menambahkan, tanpa impor beras, para petani akan mandiri dan bahagia.

“Dengan hasil panen petani kita sendiri, Sumenep akan mandiri. Kita akan belajar untuk memenuhi kebutuhan beras kita dari para petani kita sendiri,” tegas Ji Zinal.

Penolakan impor beras dan garam juga disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bangkalan, Suyitno. Menurut Suyitno, seharus pemerintah menghitung lebih detail hasil produksi garam. 

“Kami, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Bangkalan menolak dengan tegas impor garam yang sangat berlebihan. Seharusnya pemerintah sebelum menetapkan impor garam harus dihitung dengan detail antara produksi garam kita dengan kebutuhan garam di Indonesia. Apalagi saat ini petani garam banyak mengeluh dengan harga garam,” jelas Suyitno. 

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Bangkalan itu memerinci resiko impor garam secara berlebihan. 

Pertama, turunnya harga garam secara drastis dari petani garam. Kedua, garam lokal banyak tidak terpakai karena stok lebih di pasaran.

“Ketiga, akhirnya akan menurunkan income masyarakat, khususnya  para petani garam,” urai Suyitno. 

Selain itu, tambah Suyitno, untuk persoalan beras sudah jelas. Hasil panen yang melimpah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

“Dalam hal beras sudah sangat jelas. Produksi beras kita tahun ini cukup baik. Diperkirakan stok cukup sampai akhir tahun. Maka, impor beras tidak perlu dilakukan. Jelas, hal itu akan menurunkan harga gabah dari petani,” ujarnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS