JAKARTA – Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi – JK, Hasto Kristiyanto mengatakan, penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2014 melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai cara terbaik karena sesuai konstitusi. Tim Jokowi – JK percaya, MK akan berdiri kokoh menjadi benteng demokrasi.

Dalam keterangan persnya, Hasto mengatakan, Tim Jokowi-JK yakin MK tidak akan mengulangi pengalaman terburuk ketika lembaga itu dipimpin Akil Mochtar, yang kini menjalani hukuman penjara seumur hidup terkait kasus suap pemilu kepala daerah. Oleh karena itu, kata Hasto, MK harus tetap mengedepankan sikap kenegarawanan dalam tugasnya, di mana hukum berupa keadilan akan benar-benar diterapkan.

“Semua pihak harus memahami, konstitusi adalah nyawanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada satu pihak pun bertindak sepihak dan memaksakan kehendak hanya karena ambisi kekuasaan,” kata Hasto, Jumat (25/7/2014).

Dia menambahkan, pihaknya tidak gentar dengan sejumlah manuver yang berupaya menjegal Jokowi , seperti membentuk pansus kecurangan pemilu. Jokowi-JK, sebutnya, memiliki jurus tunggal yakni kembali pada kekuatan rakyat.

“Jokowi sejak awal punya keyakinan politik, bahwa basis legitimasi yang diberikan rakyat melalui dukungan ribuan relawan, dan puluhan juta rakyat yang bergerak dalam satu kesatuan semangat perubahan menjadi benteng terkuat menghadapi gerakan ketidakpuasan tersebut,” tandasnya.

Tim Jokowi – JK, kata Hasto, menyiapkan diri sebaik-baiknya terhadap proses hukum dan politik yang sedang dijalankan Tim Prabowo – Hatta.

Sementara Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan PDI Perjuangan menyiapkan dokumen bukti-bukti kecurangan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta dalam menyikapi gugatan pasangan tersebut ke MK.

“Pasangan Prabowo-Hatta menggugat KPU. Posisi PDI Perjuangan hanya sebagai pihak terkait dalam gugatan ini,” kata Trimedya.

Meski hanya sebagai pihak terkait, jelas Trimedya, tapi PDI Perjuangan juga akan menyiapkan dokumen bukti-bukti kecurangan pasangan Prabowo-Hatta untuk membantu KPU saat sidang di MK. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS