SURABAYA – Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Jawa Timur merapatkan barisan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) di aula kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Industri Surabaya, Sabtu (15/8/2020).

Konsolidasi salah mesin vital Partai ini diikuti jajaran fungsionaris BBHAR PDIP Jatim yang dipimpin Wakabid Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDIP Jatim Ida Bagus Nugroho SH, serta seluruh DPC PDI Perjuangan se-Jatim, melalui media teleconference. Rakor dibuka Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Sri Untari secara virtual.

Dalam arahannya, Untari minta beberapa cabang yang belum ada BBHAR, secepatnya membentuknya. Sebab, BBHAR sangat diperlukan bagi kader Partai, maupun masyarakat pada umumnya terkait masalah yang menyangkut hukum dan keadilan.

Menurut Untari, sebagai alat perjuangan Partai, BBHAR terus bergerak. Baik di masa normal, maupun di masa tidak normal seperti sekarang di masa pandemi Covid-19 ini.

Di periode sebelumnya, sebut Untari, Badan Hukum dan Advokasi ini lebih banyak melakukan aktivitas seputar pemilihan umum. Baik pileg, pilkada, maupun pilpres.

Tapi kali ini, tambah dia, juga mengisi ruang-ruang kemasyarakatan yang senantiasa ada, dalam bentuk bagaimana mengadvokasi perjuangan rakyat.

Karena itu, sebut Untari, rakor ini sangat penting, karena Partai memiliki model perjuangan dan langkah perjuangan yang tidak hanya mengikuti momentum terkait pemilu.

“Tapi kita juga senantiasa mengikuti gerak nafas rakyat di dalam mereka bekerja dan berusaha, yang kadang bersinggungan dengan urusan-urusan hukum,” kata politisi yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini.

Karena itu, lanjut Untari, cakupan tugas BBHAR ini sekarang meluas, tidak hanya mengurus sengketa pemilu.

“Kini, BBHAR ini juga siap melayani rakyat, selain urusan-urusan kepartaian. Seperti yang sudah berjalan di Jatim, dimana BBHAR sudah melakukan advokasi masalah pertanahan di Jember, pedagang pasar di Lamongan, juga masalah intoleransi yang merebak di masyarakat,” sebutnya.

Jika badan ini sudah berjalan, terang Untari, masyarakat tentu benar-benar merasakan kehadiran PDI Perjuangan dalam membela rakyat.

“Jika mereka punya masalah, tentu akan mendatangi kantor Partai kita, yang tentu mereka akan lebih mengenal PDI Perjuangan yang tidak sekadar omong doang alias omdo dalam membela masyarakat,” kata Untari.

Rakor yang memperhatikan protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19 ini dilanjutkan dengan pembahasan program kerja, serta persiapan pembentukan BBHAR di kabupaten/kota yang belum ada. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS