JAKARTA – Melalui perhelatan Kongres V di Bali pada 8-11 Agustus 2019, PDI Perjuangan ingin mewujudkan cita-cita sebagai partai pelopor. Penegasan ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, kemarin.

“Guna meletakkan dasar bekerjanya partai pelopor maka perlu disiplin dalam berpikir atas dasar ideologi Pancasila, disiplin dalam teori, disiplin dalam berorganisasi dan dalam pergerakan di tengah rakyat,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Hasto mengatakan tema besar yang diusung dalam kongres yakni ‘Solid Bergerak untuk Indonesia Raya’. Tema ini bermakna soliditas partai melalui langkah kaderisasi kepemimpinan partai secara terlembaga dan sistemik.

“Solid bergerak bersifat aktif, progresif, guna menegaskan tujuan berpartai sebagai obor penerang di dalam gerak kemajuan masyarakat, bangsa dan negara,” jelasnya.

Menurut Hasto, wajah politik PDI Perjuangan harus berkebudayaan agar cita-cita tersebut tecapai. Sebab, politik membangun peradaban Indonesia, sekaligus mewujudkan peran strategis Indonesia di dalam membangun tatanan dunia baru.

“Sebagaimana disampaikan dalam pidato Bung Karno: To Build The World A New,” ungkap Hasto.

Dia menyampaikan, Kongres V sengaja dipercepat untuk menyesuaikan agenda strategis pemerintah. Selain itu, harus ada konsolidasi pada ideologi, politik, organisasi, kader, dan seluruh sumber daya partai.

“Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya di dalam membangun masa depan bangsa dan negara, menuju masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan bersama,” jelasnya.

Hasto menambahkan sejumlah tahapan jelang kongres telah rampung. Misalnya, tahapan evaluasi, konsolidasi dan sinkronisasi program.

Sebanyak 514 kabupaten atau kota telah mengadakan konferensi cabang dan 33 provinsi mengadakan konferensi daerah. Menurutnya, tinggal Provinsi Aceh yang akan mengadakan Konferda pada 3 Agustus 2019.

Rangkaian tahapan tersebut berisi konsolidasi dengan pembentukan struktur DPC dan DPD partai yang baru. Mekanisme ini dilakukan dengan pendekatan efisiensi dan ideologis.

“Dengan pendekatan itu, PDI Perjuangan menegaskan tidak ada money politic di dalam proses pembentukan kepengurusan partai,” ujarnya.

Menurut Hasto, PDIP menerapkan tata cara demokrasi Pancasila yang dipraktikkan dengan cara musyawarah dan gotong royong. Proses konsolidasi disebut berjalan demokratis.

“Memperkuat soliditas partai dan biaya paling efektif dan efisien dibandingkan dengan partai lain,” terang dia.

 Dalam forum Rakernas PDIP yang digelar sebelumnya, secara aklamasi Megawati Soekarnoputri kembali diminta menjadi ketua umum partai. “Di dalam menjalankan tugasnya, ketua umum dibantu oleh sekretaris jenderal dan tiga wakilnya, bendahara dan wakilnya,” jelasnya.

Sedang struktur kepengurusan partai akan terbagi ke dalam tiga bidang, yakni internal, pemerintahan, dan yang merepresentasikan kehadiran partai di tengah rakyat.

“Ini adalah struktur dasar yang jumlah ketua DPP hanya 27 orang, paling kecil dibanding struktur partai yang lain. Dengan kecilnya itulah kami bergerak solid untuk Indonesia Raya,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS