JEMBER – Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menginstruksikan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mengawal ketat tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Umum Presiden yang akan digelar 9 Juli 2014.

“Saya instruksikan setiap TPS harus dikawal oleh 10 anggota Banser karena titik rawan pemilu berada di TPS,” kata Nusron saat menghadiri acara silaturahmi Ansor, Banser, dan Kiai Kampung di Pondok Pesantren Nurul Islam Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (29/5/2014) sore, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, potensi kecurangan dalam penyelengaraan pemilu selalu ada, sehingga pihaknya mengantisipasi hal tersebut dengan menyiagakan anggota Banser di setiap TPS untuk mengawal tegaknya proses demokrasi pada Pilpres 2014.

“Suara pemilih yang menyalurkan hak politiknya ada di TPS, sehingga di sana menjadi titik rawan dalam pelaksanaan pemilu dan perlu mendapat pengawalan yang ketat,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Menurut dia, GP Ansor secara kelembagaan bersikap netral dalam Pemilu Presiden 2014. Namun, secara pribadi ia mendukung penuh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan PKPI.

“Secara kelembagaan sikap Ansor netral, namun sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU) akan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari warga NU seperti pasangan Jokowi-JK,” tuturnya.

Nusron mengaku tidak memberikan instruksi secara resmi terhadap Pengurus Cabang GP Ansor di daerah terkait dukungan tersebut. Namun, pihaknya akan menggerakkan anggota Ansor dan Banser untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK.

“Kalau ada tokoh NU yang maju sebagai cawapres mendampingi Jokowi, maka solidaritas Ansor akan mendukung tokoh tersebut karena Pak JK merupakan Mustasyar PBNU dan banyak berjuang untuk warga nahdliyin,” paparnya.

Mengenai sikap politiknya yang berseberangan dengan instruksi DPP Partai Golkar, ia mengaku tidak gentar dengan sanksi yang diberikan partainya. Ia juga rela dicopot dari jabatan struktural sebagai Wakil Bendahara DPP Partai Golkar lantaran tidak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Saya sudah dikenai sanksi berupa pemindahan anggota komisi dan dicopot dari jabatan Wakil Bendahara Partai Golkar. Namun, saya lebih memilih setia kepada NU karena saya tunduk pada perintah kiai dan ulama,” ujarnya. Kompas

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS