LAMONGAN – Ribuan guru honorer Kabupaten Lamongan menyambut antusias kesediaan Cawagub Jawa Timur Puti Guntur Soekarno meneken kontrak politik yang isinya bakal memperjuangkan hak-hak mereka.
Di antaranya mengupayakan kenaikan insentif, dan memperjuangkan terbitnya SK pengangkatan GTT/PTT di lingkungan Dinas Pendidikan Lamongan.
Ketua Forum Honorer Non Kategori (FHNK) Kabupaten Lamongan, Syukron Makmun mengaku lega karena Mbak Puti telah menandatangani kontrak politik tersebut.
Karena itu, para guru dan pegawai honorer Kabupaten Lamongan bakal berjuang menambah dukungan suara bagi pasangan Cagub-cawagub Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jatim.
“Saat ini kita bisa bertemu langsung dengan Mbak Puti Guntur Soekarno. Beliau sanggup memenuhi komitmen kita semua yang hadir di acara ini, memperhatikan nasib kita semua,” kata Syukron, di GOR Lamongan, Senin (23/4/2018).
Pihaknya menaruh harapan kepada paslon nomor urut 2 tersebut, agar nasib guru honorer diperhatikan. Menurutnya, selama ini kesejahteraan para GTT kurang diperhatikan pemerintah.
Tahun lalu, ungkapnya, guru honorer hanya mendapat insentif Rp 82 ribu setiap bulannya. Dia menilai, insentif sebesar itu jauh dari kesejahteraan.
“Meski demikian, kami tetap bersyukur. Dan tahun 2018 ini baru meningkat Rp 200 ribu setiap bulan, meski masih belum cair,” ujarnya.
Pihaknya menaruh harapan kepada Gus Ipul dan Mbak Puti agar kesejahteraan itu mencapai angka Rp 500 ribu setiap bulan.
Dalam kontrak politik dengan honorer Lamongan, Gus Ipul-Puti Guntur diminta berkomitmen menaikkan insentif GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) di Lamongan, dari Rp 200 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan.
Pasangan nasionalis-religius ini juga diminta untuk mendesak pemerintah kabupaten agar menerbitkan SK pengangkatan GTT/PTT di lingkungan Dinas Pendidikan Lamongan.
Gus Ipul-Puti Guntur juga diminta untuk meningkatkan pendapatan ekonomi pegawai honorer melalui program kredit usaha mikro. Poin lainnya, memberikan jaminan sosial pada GTT dan PTT melalui Kartu Jatim Sehat.
Di depan guru dan pegawai honorer, Puti berjanji akan menyampaikan keseluruhan kontrak politik itu pada Cagub Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, pasangannya.
“Kami juga akan mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan moratorium pengangkatan guru, karena guru memiliki peran vital dalam mendidik anak bangsa,” jelas Puti.
Jika dipercaya memimpin Jatim, bersama Gus Ipul, dia akan berkolaborasi dengan pemkab/pemkot untuk peningkatan insentif GTT/PTT.
“Kami akan perjuangkan insentif GTT/PTT di Lamongan ini, dari Rp 200 ribu menjadi Rp 500 ribu,” tegas Puti Guntur.
Setelah meneken kontrak politik, Puti menyerahkan penghargaan ‘Bintang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’ kepada perwakilan keluarga 5 guru GTT Lamongan yang meninggal. (goek)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS