JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta agar Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online atau Online Single Submission segera diterapkan. Tidak hanya di kementerian, tapi juga untuk seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Jokowi ingin penerapan ini menunggu beberapa daerah yang masih belum siap. Menurutnya, nanti lewat instruksi presiden atau peraturan presiden, mau tidak mau yang namanya online single submission ini betul-betul langsung bisa diterapkan tanpa ada yang bilang, “Saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap.”

“Saya tidak menunggu kesiapan. Sistemnya jadi, kita paksa untuk mengikuti online single submission ini,” kata Jokowi, dalam pengantar rapat terbatas tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/4/2018).

Untuk itu, dia minta satgas mengawal jalannya perizinan ini, dari awal sampai akhir. Sehingga semuanya bisa bekerja dengan efektif, tanpa sumbatan-sumbatan, tanpa ada mengganggu di tengah jalan, sehingga betul-betul ini adalah sebuah reform dalam rangka iklim kemudahan berusaha.

Jokowi menekankan, penerapan online single submission ini adalah sebuah reformasi, sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat seluruh perizinan dari pusat sampai ke daerah betul-betul terintegrasi menjadi satu kesatuan.

“Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat, dengan sistem data terpadu, terintegrasi sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai  birokrasi,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, karena ini reform berbasis teknologi digital, maka sistemnya harus betul-betul jalan dan langsung bisa digunakan dan ramah bagi penggunanya.

Selain itu, tambah Jokowi, bahwa di belakang penerapan sistem ini ada manusia, ada faktor sumber daya manusia (SDM), yang di situ ada kultur. Oleh karena itu, dia minta reform ini menyangkut kapasitas SDM kita agar lebih tanggap, lebih responsive.

Sementara terkait dengan kultur birokrasi, Jokowi menegaskan, pemerintah ingin mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat, dan mau untuk melepaskan ego sektoralnya masing-masing.

Presiden juga menegaskan, bahwa reform itu tidak hanya soal penerapan sistem online-nya dalam perizinan yang terintegrasi. Tapi juga terkait dengan penyederhanaan proses yang melibatkan semua kementerian dan juga daerah, agar sesuai dengan kecepatan bisnis proses yang dibangun dalam online single submission ini.

“Saya sudah berkali-kali mengingatkan soal regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha, baik di kementerian, di provinsi, kabupaten, kota. Saya minta sekali lagi untuk dipangkas sebanyak-banyaknya dan disederhanakan,” kata Jokowi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS