JAKARTA – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, program besar pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, disiapkan untuk periode kedua pemerintahannya, 2019-2024.

“Pembangunan sumber daya manusia Indonesia akan dimasukkan ke dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2019. Karena masuk ke RKP 2019, artinya ini untuk periode yang akan datang,” jelas Puan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Mengenai apakah Jokowi terpilih kembali atau justru gagal pada pemilihan presiden 2019, Puan mengatakan, setiap bekerja harus optimis.

Dia menambahkan, mencapai cita-cita negara memang membutuhkan waktu yang panjang. Oleh sebab itu, Jokowi memang harus mempersiapkan program yang berkesinambungan.

Jangan sampai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat malah terpotong alias tidak dilanjutkan hanya gara-gara ganti kepemimpinan.

Sementara itu, saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/3/2018),  Jokowi mengatakan, pembangunan SDM merupakan langkah besar kedua pemerintahannya setelah langkah besar pertama, yakni pembangunan infrastruktur.

“Setelah pekerjaan besar, yaitu infrastruktur telah kita jalankan selama kurang lebih 3,5 tahun, kita akan bergeser pada pekerjaan besar yang kedua, yaitu investasi di bidang SDM, investasi di bidang sumber daya manusia,” ujar Jokowi.

“Karena peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan sekali dalam kita berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain,” lanjut dia.

Pembangunan sumber daya manusia yang akan mulai dikerjakan, lanjut Jokowi, menitikberatkan pada tiga hal.

Pertama, pembangunan karakter positif. Jokowi ingin ada program komprehensif terkait karakter positif yang menyentuh pendidikan anak, bahkan sejak anak usia dini.

Kedua, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi. “Juga harus diperkuat dengan pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik,” ujar Jokowi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, lanjut Jokowi, akan menjadi garda depan upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan ini.

“Terutama yang berkaitan dengan pendidikan di pondok pesantren, juga berkaitan dengan tenaga-tenaga kerja kita yang juga perlu kita upgrade dan pendidikan-pendidikan vokasional yang ada di SMK-SMK yang memerlukan sarana prasarana dan perubahan-perubahan mendasar bagi cara-cara pendidikan di lapangannya,” terang dia.

Ketiga, mendorong link and match antara industri dengan pelajar pendidikan vokasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencetak sumber daya yang siap berkompetisi di industri. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS