JAKARTA – PDI Perjuangan menegaskan akan berkoalisi dengan partai lain untuk mengukuhkan platform presidensial. Oleh karena itu, kerja sama politik yang dibangun bukan koalisi bagi-bagi kursi menteri.

Menurut politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, maksud presidensial, struktur dan komposisi kabinet tidak harus mencerminkan komposisi parlemen terutama yang mendukungnya. Tapi semata menjadi otoritas presiden. Termasuk jika presiden menunjuk politisi dari parpol atau profesional di luar barisan untuk masuk dalam kabinet.

“Seperti standar dalam praktik pemerintahan di mana dinamika parlemen tidak boleh secara langsung mengganggu pemerintahan. Bahwa pergantian pemerintahan dilakukan 5 tahun dan bukan jatuh bangun karena dinamika parlemen,” terang Eva, Selasa (15/4/2014).

Dalam membangun koalisi atau barisan dalam penyusunan kabinet, lanjut Eva, ada pertimbangan praktis dan pragmatis sebagaimana lazimnya. “Tetapi formula yang utama adalah mengikuti policy umum presiden,” ujarnya.

Wacana presidensial ini pertama kali dilontarkan Ketua Bappilu PDI Perjuangan Puan Maharani, Senin (14/4/2014). Kata Puan, koalisi yang akan dibangun ke depan untuk memperkuat platform presidensial.

“Semua partai sudah kita komunikasikan supaya platform presidensial ke depan akan baik,” ujar Puan. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS