JEMBER – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember 2027 belum dimulai hingga Senin (19/10/2026).

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember belum siap membahas rancangan anggaran bersama Badan Anggaran DPRD.

“Sekarang bolanya ada di eksekutif. Kami menunggu eksekutif,” ujar Widarto di Jember, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, DPRD telah menerima buku RAPBD 2027. Namun, pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum berlangsung. Tahapan itu diperlukan sebelum empat komisi DPRD membahas dan menyelaraskan anggaran sesuai bidang masing-masing.

Widarto mengaku tidak mengetahui alasan pasti pemkab belum memulai pembahasan. Ia menduga pemkab masih berkonsentrasi menyerap anggaran Perubahan APBD 2026.

Meski begitu, politikus PDI Perjuangan itu meminta pemkab segera menyiapkan pembahasan RAPBD 2027. Ia menilai proses penyusunan anggaran telah dimulai cukup awal sehingga tersedia waktu untuk menguji rencana pendapatan dan belanja daerah. Ia berharap pembahasan dapat dimulai pekan depan.

“Jangan sampai terkesan sembrono. Ketika pembahasan sudah dimulai, baru terkuak banyak hal bahwa pemerintah kelihatan kurang siap,” jelasnya.

RAPBD Jember 2027 memuat rencana pendapatan daerah Rp4,521 triliun dan belanja Rp5,508 triliun. Selisih sekitar Rp987 miliar tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan, antara lain, dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2026 sebesar Rp200,4 miliar dan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp786,5 miliar.

Widarto menilai, besarnya rencana anggaran tersebut membutuhkan pembahasan yang matang. Ia memperkirakan Silpa 2026 berpotensi melampaui proyeksi pemerintah. Sebagai pembanding, ia menyebut Silpa 2025 yang digunakan dalam APBD 2026 mencapai lebih dari Rp500 miliar.

Namun, besaran Silpa 2026 masih berupa perkiraan. Nilai akhirnya perlu diuji dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Sejumlah program yang direncanakan dalam RAPBD 2027 meliputi pembangunan jalan, penerangan jalan umum, pengembangan dua rumah sakit daerah, serta dukungan bagi warga yang belum menamatkan pendidikan dasar dan menengah pertama agar mengikuti program Kejar Paket.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan nota pengantar RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD pada 28 September 2026. Fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum pada 1 Oktober, sedangkan jawaban bupati baru disampaikan pada 5 Oktober 2026.

Setelah rangkaian paripurna itu, pembahasan teknis antara Banggar dan TAPD belum terlaksana hingga 19 Oktober. Pejabat Sekretaris Daerah Jember, Achmad Imam Fauzi, menolak berkomentar mengenai belum dimulainya pembahasan RAPBD 2027.

Widarto mengingatkan pemkab agar menyiapkan program dan perhitungan anggaran secara cermat sebelum pembahasan berlangsung. Menurut dia, waktu yang tersedia perlu dimanfaatkan agar rancangan anggaran dapat dibahas secara maksimal. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS