JEMBER – Antrean panjang di sejumlah SPBU Jember belum terjawab penyebabnya. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengkritik komunikasi Pertamina yang dinilai lambat menjelaskan persoalan distribusi BBM.

Sementara itu, Pertamina justru memaparkan sistem pemantauan antrean dan penggunaan media sosial, tanpa menjelaskan penyebab antrean yang meluas.

Menurut Widarto, antrean BBM tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan kendala pengiriman dari Banyuwangi. Sebab, antrean juga terjadi di SPBU yang pasokannya tidak hanya bergantung pada jalur tersebut.

Kondisi itu, tambah Ketua DPC PDI Perjuangan Jember tersebut, membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai stok, kuota, dan pola distribusi.

“Yang perlu diperbaiki itu pola komunikasinya Pertamina agar menyampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah lebih baik,” kata Widarto di Jember, Kamis (15/10/2026).

Ia menyayangkan informasi mengenai penyebab antrean kerap muncul setelah masalah terjadi dan menjadi sorotan media. Padahal, Pertamina semestinya memberi tahu pemerintah daerah dan masyarakat lebih awal jika ada pengurangan kuota, perubahan distribusi, atau gangguan pasokan.

“Kalau memang ada pengurangan kuota atau pola distribusi yang berubah, itu harus disampaikan secara terbuka agar pemerintah dan masyarakat tahu kondisi sebenarnya,” ujarnya.

Menurut Widarto, keterbukaan informasi diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah antisipasi. Tanpa penjelasan yang pasti, pemerintah kesulitan merespons keluhan warga, sedangkan masyarakat dibiarkan menebak-nebak penyebab antrean.

Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan perusahaan memantau antrean SPBU melalui sistem digital dan kamera pengawas atau CCTV. Sistem tersebut, menurut dia, dapat mendeteksi antrean tidak wajar, termasuk berdasarkan jenis kendaraan dan dispenser yang mengalami penumpukan.

“Itu bagian dari pemantauan keseluruhan SPBU jika ada anomali antrean,” kata Ahad.

Ahad juga menyebut rekaman CCTV digunakan untuk mendokumentasikan penyaluran BBM bersubsidi, sedangkan informasi mengenai BBM diperbarui secara berkala melalui media sosial resmi Pertamina.

Namun, penjelasan itu belum menjawab kritik utama Widarto. Pemantauan antrean dan publikasi melalui media sosial tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa antrean meluas, apakah pasokan berkurang, atau apakah pola distribusi berubah. Pertamina belum memberikan keterangan spesifik mengenai faktor yang memicu antrean di sejumlah SPBU Jember.

Kontras itu memperlihatkan persoalan yang belum selesai: Pertamina menyatakan memiliki sistem untuk mendeteksi antrean, tetapi penyebab antrean yang dikeluhkan masyarakat belum dijelaskan secara terbuka.

Tanpa informasi konkret mengenai kondisi pasokan dan distribusi, pemerintah daerah tetap kesulitan mengantisipasi masalah, sementara warga harus menghadapi antrean tanpa kepastian. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS