BLITAR – Bupati Blitar Rijanto turun langsung meninjau rencana perbaikan jalan di Dusun Kepek, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, serta pembangunan Jembatan Bakung–Bululawang di Kecamatan Bakung, Rabu (14/10/2026). Dua proyek strategis daerah (PSD) di pesisir selatan tersebut disorot karena menyangkut kelancaran akses warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Rijanto menegaskan, peninjauan langsung diperlukan agar perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ia tidak ingin proyek hanya disusun berdasarkan dokumen administratif tanpa mempertimbangkan persoalan nyata di lapangan.

“Saya datang sendiri untuk melihat kondisinya. Kalau jalan ini rusak, ekonomi warga pesisir terganggu. Jembatan Bakung–Bululawang juga sangat ditunggu untuk memperlancar akses antardesa. Harus tepat sasaran,” tegas Rijanto.

Menurut dia, infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran penting bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Blitar. Jalan di Desa Ngeni menjadi akses distribusi hasil pertanian dan perikanan, sedangkan Jembatan Bakung–Bululawang direncanakan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah yang selama ini masih terbatas.

Perbaikan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung mobilitas warga sekaligus memperlancar kegiatan ekonomi. Akses yang memadai menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat pesisir untuk mendistribusikan hasil produksi dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Prinsip saya jelas, pembangunan harus dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Jangan sampai anggaran besar tapi hasilnya tidak maksimal. Makanya saya minta semua OPD bekerja detail dan jujur di lapangan,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Selain memastikan perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat, Rijanto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap proyek strategis daerah.

Pemkab Blitar menggandeng Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Lie Putra Setiawan, untuk mengawal aspek hukum pembangunan. Langkah tersebut ditujukan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

“Kita ingin pembangunan yang aman, taat aturan, dan hasilnya berkualitas serta bisa dirasakan lama oleh masyarakat,” katanya.

Pengawasan sejak tahap perencanaan menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran pembangunan digunakan sesuai peruntukan. Selain kepatuhan terhadap aturan, kualitas hasil pekerjaan juga menjadi perhatian agar infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam sidak tersebut, Rijanto didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, serta unsur Muspika setempat.

Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Blitar memastikan rencana pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir selatan berangkat dari kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan yang tepat, pengawasan yang memadai, dan pelaksanaan sesuai aturan, kedua proyek diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi konektivitas dan perekonomian warga. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS