SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak pemerintah memperkuat pencegahan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk pengendalian pencemaran udara dan pengawasan sumber emisi. Desakan ini menyusul laporan 212.914 kasus ISPA di Jawa Timur pada Agustus 2026, tertinggi sepanjang Januari–September tahun ini.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menilai peningkatan kasus tersebut harus menjadi momentum bagi Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengevaluasi kebijakan kesehatan sekaligus memperketat pengawasan lingkungan. Penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pengobatan setelah warga jatuh sakit, tetapi juga harus menyasar faktor risiko yang dapat dicegah.

“Lonjakan kasus ISPA ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Penanganannya tidak bisa hanya bertumpu pada rumah sakit dan pengobatan. Pencegahan harus diperkuat, termasuk pengendalian pencemaran udara, pengawasan sumber emisi, serta perlindungan masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan,” tegas Deni, Selasa (13/10/2026).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Timur yang disampaikan dalam bahan tersebut, rata-rata kasus ISPA sepanjang 2026 mencapai 151.750 kasus per bulan. Angka itu sekitar 36,2 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan sepanjang 2025 yang tercatat 111.393 kasus.

Lima daerah dengan laporan kasus tertinggi meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Menurut Deni, daerah-daerah tersebut perlu mendapat perhatian melalui pemantauan tren penyakit, evaluasi kualitas udara, dan penguatan kesiapan fasilitas kesehatan.

“Kalau kasus terus meningkat, pemerintah harus segera mengidentifikasi faktor risikonya. Wilayah dengan kasus tinggi perlu mendapat perhatian khusus, baik dari sisi kualitas udara, aktivitas yang berpotensi menghasilkan polusi, maupun kesiapan fasilitas kesehatannya,” ujarnya.

Deni menyoroti kondisi kemarau yang relatif kering sebagai salah satu faktor lingkungan yang perlu diantisipasi. Berdasarkan prediksi BMKG yang dikutip dalam bahan berita, 56 dari 74 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 75,7 persen diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal.

Minimnya hujan dapat meningkatkan paparan debu di sejumlah wilayah. Karena itu, aktivitas kendaraan bermotor, industri, konstruksi, dan pembakaran terbuka perlu menjadi perhatian dalam upaya pengendalian kualitas udara.

Meski demikian, Deni mengingatkan bahwa peningkatan ISPA tidak dapat langsung disimpulkan seluruhnya disebabkan pencemaran udara. Faktor infeksi, cuaca, kepadatan penduduk, dan paparan lingkungan perlu dianalisis bersama agar kebijakan pencegahan tepat sasaran.

Ia mendorong Pemprov Jatim berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas pemantauan kualitas udara, terutama di kawasan padat kendaraan, industri, dan permukiman di Surabaya Raya serta Malang Raya.

Pemantauan tersebut perlu mencakup partikel halus PM2.5 dan PM10 yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Data kualitas udara juga perlu dibuka kepada publik dan dikaitkan dengan perkembangan kasus ISPA untuk membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan intervensi.

“Jangan sampai masyarakat terus diminta berobat ketika sakit, sementara sumber pencemar yang berpotensi memperburuk kualitas udara tidak ditangani secara serius. Pengendalian emisi dan debu harus berjalan beriringan dengan pelayanan kesehatan,” katanya.

Selain pencegahan, Deni meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan siap menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah pasien. Pemantauan perlu mencakup keterisian tempat tidur, ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan, serta kesiapan instalasi gawat darurat (IGD).

Ia mencontohkan kondisi RSUD dr Darsono di Kabupaten Pacitan yang mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 88 persen pada Oktober 2026, dari total kapasitas 196 tempat tidur.

Direktur RSUD dr Darsono, dr Johan Tri Putranto, menyebut peningkatan kunjungan terjadi di poliklinik, rawat jalan, IGD, hingga rawat inap. Meski demikian, pelayanan rumah sakit dilaporkan masih berjalan normal dan kapasitas yang tersedia masih mampu menampung pasien.

Deni menegaskan, data dari satu rumah sakit belum cukup untuk menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan di seluruh Jawa Timur. Karena itu, diperlukan pemantauan BOR dari berbagai rumah sakit untuk mengetahui tekanan layanan secara lebih menyeluruh.

“Rumah sakit harus dipastikan siap menghadapi kemungkinan lonjakan pasien. Pantau keterisian tempat tidur, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, serta kesiapan IGD. Jangan menunggu pelayanan terganggu baru dilakukan penanganan,” tegasnya.

Ia juga mendorong Dinas Kesehatan Jatim memperkuat surveilans penyakit pernapasan dan memantau tren kunjungan pasien, terutama di daerah dengan laporan kasus ISPA tinggi.

Lebih jauh, Deni mengusulkan penguatan sistem peringatan dini yang mengintegrasikan data kualitas udara, cuaca, titik panas, dan perkembangan kasus ISPA. Informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah memberikan peringatan serta panduan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Anak-anak, lansia, serta warga dengan gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk. Keterbukaan informasi juga penting agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan berdasarkan kondisi lingkungan yang terukur.

“Pencegahan harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mudah dipahami tentang kondisi udara dan langkah perlindungan yang harus dilakukan. Pada saat bersamaan, pemerintah harus memastikan pengawasan lingkungan dan kesiapan layanan kesehatan berjalan efektif,” ujar legislator yang juga Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur itu.

Deni menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan seiring dengan kebijakan lingkungan. Pengendalian emisi, penanganan debu, pengawasan aktivitas industri, dan kesiapsiagaan rumah sakit perlu menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah daerah.

“Jangan sampai kita hanya sibuk menangani dampak ketika masyarakat sudah jatuh sakit. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan pencegahan yang nyata, data yang terbuka, dan layanan kesehatan yang siap. Keselamatan serta kesehatan warga harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS