MAKASSAR – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti tekanan yang kian berat terhadap dunia usaha akibat tingginya beban pajak, penurunan pendapatan, serta terbatasnya pasokan dan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Aspirasi dan temuan lapangan tersebut akan dibawa ke agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN untuk mendorong iklim usaha yang adil, sehat, dan berdaya saing.

Persoalan itu mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran kementerian mitra di Makassar, Jumat (9/10/2026).

Novita menilai, kombinasi kenaikan beban operasional dan melemahnya pendapatan membuat pelaku industri menghadapi tekanan berlapis. Kondisi tersebut semakin sulit ketika harga bahan bakar naik, sementara pengusaha tidak leluasa menaikkan harga produk karena daya beli masyarakat terbatas.

“Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali,” ujar legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut dalam keterangan, Minggu (11/10/2026).

Menurut Novita, persoalan pasokan dan harga solar menjadi hambatan serius bagi keberlangsungan usaha di Sulawesi Selatan. Dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan jasa logistik, tetapi juga pabrik dan pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran rantai pasok manufaktur.

“Keterbatasan solar ini menjadi hambatan besar bagi pelaku industri karena mahalnya harga solar tentunya makin mencekik, tidak hanya pelaku industri yang melakukan jasa logistik saja tapi juga mereka yang berkaitan dengan pabrik pasok,” katanya.

Novita menyoroti terbatasnya ruang bagi pelaku usaha untuk mengalihkan kenaikan biaya produksi kepada konsumen. Di tengah daya beli masyarakat yang belum leluasa, kenaikan harga jual berisiko menambah tekanan terhadap permintaan produk.

“(Mereka) tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” tegas legislator DPR RI dari Dapil Jatim VII tersebut.

Karena itu, menurut Novita, persoalan yang disampaikan pelaku usaha perlu menjadi bahan evaluasi kebijakan. Kelancaran distribusi BBM, keterjangkauan biaya operasional, serta beban yang ditanggung industri perlu dicermati agar kegiatan usaha dan rantai pasok tetap berjalan.

Melalui kunjungan reses tersebut, Komisi VII DPR RI berkomitmen membawa aspirasi dan temuan lapangan ke dalam pembahasan legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN.

Novita berharap tindak lanjut tersebut dapat mendorong kebijakan yang memberi kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri, kemampuan konsumen, dan daya saing ekonomi, khususnya di kawasan Indonesia Timur. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS