SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep segera membentuk satuan tugas (satgas) sapu bersih pungutan liar (saber pungli). Satgas tersebut bakal dipimpin Wakil Bupati Achmad Fauzi.

Menurut Achmad Fauzi, satgas ini nantinya akan memelototi sejumlah dinas maupun badan. Khususnya pelayanan yang selama ini dianggap sebagai lahan basah untuk pungli.

“Keluhan ada, namun kami masih akan melakukan penelusuran secara mendalam. Lihat saja nanti. Pungli harus diperangi,” tandas wabup yang juga kader PDI Perjuangan ini, kemarin.

Selama ini, ungkap dia, laporan adanya pungli memang banyak diadukan secara lisan. Dan itu terjadi di beberapa instansi pemerintahan setempat.

Oleh karena itu, tambah Fauzi, keberadaan satgas saber pungli di Kabupaten Sumenep sudah mendesak. “Setidaknya bisa memberangus mafia pungli di Kota Sumekar ini,” jelasnya.

Fauzi enggan untuk mengungkap, di instansi mana pengaduan terbanyak terkait adanya dugaan pungli. Yang jelas, kata dia, ada keluhan masyarakat yang masuk ke saya soal dugaan pungli tersebut.

Soal sistem pelaporan, tambah Fauzi, yang pasti disesuaikan dengan prosedur standar operasional Satgas Saber Pungli pusat. Termasuk struktur kepengurusan, juga akan mengikuti pusat.

“Ini kan kebijakan pusat, yang kami perankan juga di daerah,” jelasnya.

Pihaknya akan menjamin identitas warga yang mau melaporkan adanya praktik pungli. Oleh karena itu, dia menyilakan siapa saja untuk melaporkan ke Satgas Saber Pungli.

Laporan dari masyarakat, bisa lewat telepon atau lewat surat. “Identitas pelapor harus jelas. Satgas pungli siap untuk merahasiakan nama pelapor,” tegas Fauzi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS