SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko mengingatkan pemerintah agar geliat investasi dan proyek strategis nasional di kawasan Malang Raya tidak mengorbankan lingkungan.

Menurut Dewanti, ekspansi investasi harus berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur, konektivitas wilayah, serta perlindungan lingkungan. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat pengendalian tata ruang agar kepentingan investasi tidak menggeser fungsi kawasan lindung.

Mantan Wali Kota Batu tersebut memberikan catatan kritis terhadap sejumlah proyek besar dan investasi di Malang Raya. Ia menilai proyek seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari maupun pembangunan infrastruktur pendukung perlu dikawal secara ketat agar tetap sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Selama ini regulasi tata ruang sering kali kalah oleh kepentingan investasi jangka pendek. Ini yang harus kita ubah bersama. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus duduk bersama memastikan perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan masuknya investasi,” ungkap Dewanti, Minggu (4/10/2026).

Ia mendesak pemerintah memperkuat sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan Malang Raya. Pengendalian alih fungsi lahan, khususnya kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan, dinilai harus menjadi perhatian utama.

Menurutnya, investasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, pembangunan tidak boleh hanya mengejar nilai investasi tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Dewanti yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim menilai geliat investasi di Malang Raya tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.

Ia mencontohkan peningkatan kualitas dan status infrastruktur jalan, akses jalur penghubung strategis hingga pembangunan jalan tol yang dapat berperan penting dalam memperlancar distribusi logistik, mendongkrak sektor pariwisata, serta membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Masifnya investasi di sektor pariwisata maupun industri harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur yang matang. Pembangunan jalur transportasi dan akses penunjang bukan sekadar mengejar serapan anggaran, melainkan instrumen utama untuk mendatangkan investor baru sekaligus memperkuat sektor UMKM lokal,” ujar Dewanti.

Karena itu, menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dirancang secara terintegrasi dengan tata ruang dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pembangunan akses baru justru memunculkan persoalan lingkungan maupun ketimpangan baru di kawasan Malang Raya.

Dewanti juga menekankan pentingnya memastikan manfaat ekonomi dari investasi benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.

Ia tidak ingin proyek-proyek investasi hanya menghasilkan angka statistik penanaman modal, sementara masyarakat di sekitar kawasan tidak memperoleh manfaat yang sepadan.

“Investasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai pertumbuhan investasi hanya terlihat dari angka penanaman modal, tetapi UMKM dan warga lokal tidak ikut menikmati manfaatnya,” tegas Wakil Ketua DPD PDIP Jatim itu.

Menurut Dewanti, keterlibatan UMKM lokal, tenaga kerja setempat, serta pelaku ekonomi masyarakat harus menjadi bagian dari ekosistem investasi di Malang Raya.

Dengan pendekatan tersebut, investasi diharapkan tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS