BLITAR – DPRD Kota Blitar mendesak Wali Kota segera mencarikan solusi atas persoalan anggaran KONI Kota Blitar. Kepastian penyelesaian dinilai penting agar polemik anggaran tidak berlarut dan menghambat program pembinaan atlet serta kegiatan cabang olahraga (cabor) di Kota Blitar.

Desakan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim saat menerima puluhan pengurus cabor, atlet binaan, dan pengurus KONI yang mendatangi Kantor DPRD Kota Blitar, Senin (7/9/2026).

“Kami mendesak wali kota segera mencarikan solusi bagaimana situasi ini bisa diselesaikan dengan baik, sehingga pembinaan atlet di Kota Blitar tidak terhambat,” ujar Syahrul.

Kedatangan massa tersebut untuk meminta kepastian terkait anggaran pembinaan olahraga yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pembahasan APBD.

Selain persoalan anggaran, mereka juga mempertanyakan belum dibukanya kembali Kantor Sekretariat KONI Kota Blitar yang selama ini menjadi pusat koordinasi pengurus KONI dengan berbagai cabor.

Syahrul turun langsung menemui massa dan menerima aspirasi yang disampaikan. Ia juga menandatangani sejumlah tuntutan yang dibawa perwakilan KONI dan cabor.

Di hadapan massa, Syahrul mengatakan DPRD menghormati penyampaian aspirasi tersebut. Namun, ia menyebut persoalan yang disampaikan sebenarnya bukan hal baru karena sebelumnya telah dibahas melalui hearing antara KONI dan DPRD Kota Blitar.

“Aspirasi yang disampaikan hari ini sebenarnya sama dengan yang sudah disampaikan dalam hearing beberapa hari lalu,” kata Syahrul.

Hasil hearing tersebut, lanjut dia, juga telah disampaikan DPRD kepada Wali Kota Blitar. Namun, hingga aksi berlangsung, DPRD belum memperoleh jawaban mengenai langkah yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Karena itu, Syahrul meminta Pemkot Blitar segera memberikan kepastian. Menurutnya, persoalan anggaran tidak boleh sampai mengganggu agenda pembinaan atlet yang telah direncanakan.

Ia menilai kepastian anggaran diperlukan agar KONI dan cabor dapat menjalankan program pembinaan secara optimal, termasuk mempersiapkan atlet menghadapi berbagai agenda olahraga.

Syahrul juga meminta Pemkot memberikan kejelasan terkait Kantor Sekretariat KONI. Menurutnya, keberadaan sekretariat penting untuk menunjang koordinasi organisasi, komunikasi antarcabor, dan pelaksanaan kegiatan olahraga di Kota Blitar.

Sementara terkait anggaran, legislator PDI Perjuangan tersebut menegaskan DPRD telah menjalankan kewenangannya melalui proses pembahasan dan pengesahan anggaran KONI. “Jadi kewenangan mencairkan anggaran KONI itu ada pada Wali Kota Blitar atau pihak eksekutif,” tegasnya.

Syahrul menambahkan, DPRD tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut. Sebab, ketidakjelasan anggaran berpotensi berdampak langsung terhadap keberlangsungan pembinaan atlet dan program cabor.

Pemerintah daerah, lanjutnya, harus segera mengambil langkah penyelesaian sehingga KONI dan seluruh cabor memiliki kepastian untuk menjalankan program sesuai perencanaan.

Usai menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Kota Blitar, massa kemudian bergerak menuju Kantor Wali Kota Blitar. Sejumlah anggota DPRD yang juga menjadi ketua cabor turut bersama massa.

Di Kantor Wali Kota Blitar, massa kembali menyampaikan tuntutan yang sama. Mereka meminta Pemkot segera memberikan kepastian terkait anggaran KONI sekaligus kejelasan mengenai penggunaan kembali Kantor Sekretariat KONI Kota Blitar.

DPRD Kota Blitar berharap persoalan tersebut segera mendapatkan titik temu sehingga tidak mengganggu pembinaan olahraga dan kesempatan atlet-atlet Kota Blitar untuk terus berprestasi. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS