JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah sudah dalam kondisi luar biasa (KLB). Karena dampaknya meluas hingga sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, Puan meminta pemerintah melakukan penanganan secara terpadu dan lintas kementerian.

“Karhutla saat ini sudah KLB (kondisi luar biasa), dan kami sudah meminta kepada Pemerintah untuk melaksanakan koordinasi,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Menurut Puan, koordinasi pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman dan penanganan titik api. Dampak yang muncul selama dan setelah Karhutla juga harus diantisipasi bersama, terutama menyangkut kesehatan masyarakat dan keberlangsungan pendidikan.

“(Koordinasi) bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai,” imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di enam provinsi yang dilanda Karhutla. Penambahan titik api terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sementara di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, titik api relatif menurun.

Dampak Karhutla juga mulai dirasakan langsung masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap Karhutla.

Sekitar 3,4 juta penduduk terdampak Karhutla di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selain ISPA, tercatat pula kasus asma, iritasi kulit, dan konjungtivitis.

Dampak Karhutla juga merambah dunia pendidikan. Sejumlah daerah bahkan telah memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena kualitas udara terdampak kabut asap.

Karena itu, Puan menegaskan penanganan Karhutla tidak boleh berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu menyiapkan langkah lanjutan untuk menangani dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat maupun lingkungan.

“Kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan Karhutla ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pasca karhutlanya,” jelas Puan.

Di DPR, pengawasan terhadap penanganan Karhutla juga akan dilakukan melalui koordinasi lintas alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan Karhutla tidak ditangani secara parsial.

“Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi,” sambungnya.

Puan menambahkan, dampak Karhutla tidak hanya menyangkut kesehatan dan pendidikan, tetapi juga habitat serta lingkungan hidup di wilayah yang terbakar.

Salah satunya terlihat dari ditemukannya orangutan dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri di perkebunan warga Desa Laman Satong, Ketapang, Kalimantan Barat. Satwa tersebut diduga terdampak paparan asap pekat Karhutla yang menyelimuti habitatnya.

“Ini memang harus dilakukan bersama-sama, karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian,” terang Puan.

Puan kembali menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penanganan Karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga memastikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditangani secara menyeluruh.

“Koordinasinya itu nggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu harus lintas kementerian,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS