SURABAYA — Komisi C DPRD Jawa Timur merekomendasikan tambahan anggaran Rp4,6 miliar untuk 23 organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Tambahan anggaran tersebut tidak boleh sekadar menambah belanja, tetapi harus dibarengi target kinerja yang jelas dan terukur untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Juru Bicara Komisi C DPRD Jatim, Fuad Benardi, mengatakan tambahan anggaran diberikan setelah Komisi C melakukan pembahasan bersama sejumlah OPD terkait usulan belanja yang memiliki kaitan dengan peningkatan PAD, penguatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Masing-masing dari 23 OPD tersebut direkomendasikan mendapat tambahan Rp200 juta. Dengan demikian, total tambahan anggaran untuk optimalisasi PAD mencapai Rp4,6 miliar di luar usulan awal masing-masing OPD.

“Sebanyak 23 OPD dimaksud di atas, yang telah rapat dengan Komisi C masing-masing sebesar Rp200 juta dalam rangka optimalisasi PAD, sehingga total tambahan untuk optimasi PAD penghasilan adalah Rp4,6 miliar di luar usulan awal masing-masing OPD,” ungkap Fuad, Selasa (1/9/2026).

Menurut Fuad, rekomendasi tambahan anggaran tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa belanja yang dialokasikan harus mampu memberikan hasil nyata bagi daerah. Karena itu, Komisi C tidak ingin tambahan anggaran berhenti pada penambahan kapasitas program, tetapi harus menghasilkan peningkatan kinerja dan pendapatan.

“Tambahan anggaran yang direkomendasikan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aktivitas ekonomi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD pada Tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Fuad menegaskan, setiap rupiah tambahan anggaran harus memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Oleh karena itu, setiap tambahan anggaran harus disertai dengan target kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Selain tambahan untuk 23 OPD, Komisi C juga merekomendasikan tambahan anggaran Rp750 juta kepada Dinas Kehutanan melalui UPT Tahura Raden Soerjo.

Anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana serta prasarana yang diperlukan dalam mendukung pengelolaan kawasan.

Komisi C menilai penguatan sarana dan prasarana juga harus memiliki dampak terhadap pelayanan maupun potensi pendapatan daerah. Karena itu, OPD penerima tambahan anggaran diminta mampu menunjukkan hasil dari belanja yang dilakukan.

Komisi C juga menekankan agar seluruh OPD memaksimalkan pencapaian target PAD hingga akhir tahun. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan target pendapatan dapat tercapai sekaligus mendukung kebutuhan belanja yang telah direncanakan dalam APBD.

Fuad mengatakan, optimalisasi PAD menjadi salah satu perhatian utama Komisi C dalam pembahasan P-APBD 2026.

Penguatan pendapatan daerah dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal Jawa Timur, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, tambahan anggaran yang diberikan kepada OPD harus dipandang sebagai instrumen untuk menghasilkan pendapatan dan manfaat yang lebih besar, bukan sekadar tambahan pagu belanja.

Komisi C berharap rekomendasi tersebut dapat mendorong OPD lebih serius menggali potensi pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.

Dengan prinsip tersebut, tambahan Rp4,6 miliar untuk 23 OPD diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Jawa Timur pada 2026 maupun tahun-tahun berikutnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS