MALANG – DPRD Kota Malang mendorong peningkatan alokasi tunjangan insentif bagi para pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Usulan tersebut akan dibawa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru PAUD di Kota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, peningkatan insentif perlu mendapat perhatian pemerintah daerah mengingat besarnya peran guru PAUD dalam membangun fondasi pendidikan dan karakter anak sejak usia dini.

Menurut Amithya, besaran insentif yang diterima tenaga pendidik PAUD saat ini masih belum sebanding dengan dedikasi dan beban kerja yang mereka jalankan setiap hari.

“Sementara dedikasi dan beban kerja yang mereka tanggung setiap hari tak sebanding dengan pendapatan mereka,” ujar Amithya, Jumat (28/8/2026).

Karena itu, Amithya mendorong Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kajian ulang terhadap besaran insentif tersebut. Ia meminta kebutuhan anggaran tambahan disiapkan untuk dimasukkan dalam pembahasan APBD 2027.

Pembahasan tersebut nantinya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui kenaikan nominal insentif bulanan sehingga dapat membantu menopang kebutuhan hidup mereka secara lebih layak.

“Kami dari legislatif memastikan bantuan operasional dan insentif menyasar seluruh guru PAUD non-PNS atau berstatus honorer yang telah terdata dengan valid,” tegasnya.

Amithya menilai peningkatan kesejahteraan guru harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Karena itu, ia berharap Pemkot Malang tidak hanya memberikan perhatian melalui insentif, tetapi juga memfasilitasi pelatihan secara berkala bagi tenaga pendidik PAUD.

Pelatihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi kebutuhan pendidikan anak yang terus berkembang.

Menurutnya, penguatan kualitas pendidik PAUD merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam mempersiapkan generasi penerus.

“Kita ingin peningkatan kesejahteraan guru juga diikuti peningkatan kompetensi. Dengan begitu, kualitas pendidikan anak usia dini dapat terus ditingkatkan,” katanya.

Usulan peningkatan insentif tersebut mendapat respons positif dari komunitas pendidik PAUD di Kota Malang. Selama ini, sebagian tenaga pendidik PAUD masih mengandalkan dana swadaya serta dukungan insentif dari pemerintah daerah.

Amithya memastikan DPRD Kota Malang akan mengawal usulan tersebut dalam pembahasan rancangan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Malang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini berharap pembahasan anggaran nantinya dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar memberikan dampak bagi para pendidik sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

“Diharapkan, dengan meningkatnya kesejahteraan para guru PAUD, kualitas layanan pendidikan usia dini di Kota Malang dapat semakin optimal dan merata,” pungkasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS