BATU – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mendorong pemerintah mengevaluasi efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berjalan selama 17 tahun. Menurutnya, program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro harus dibarengi pendampingan usaha agar mampu mendorong UMKM naik kelas, bukan sekadar menyalurkan modal.

Pernyataan itu disampaikan Andreas saat berdialog dengan pelaku UMKM dan penggerak pariwisata di Gelora Garden, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Kamis (6/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Andreas menyerap berbagai aspirasi pelaku usaha, mulai dari akses permodalan yang lebih fleksibel, perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), hingga penguatan pemanfaatan bahan baku lokal.

Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, besarnya anggaran negara yang dialokasikan melalui KUR belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

“Subsidi permodalan melalui KUR ini sudah berjalan 17 tahun dengan anggaran sangat besar, tapi pelaku UMKM sampai hari ini tidak banyak yang bergerak naik kelas. Mayoritas masih berkutat di tingkat mikro dan ultra mikro,” ujar Andreas.

Selain mengevaluasi skema pembiayaan, Andreas juga menyoroti perlunya pembenahan basis data UMKM nasional. Ia menilai validitas data menjadi faktor penting agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

“Rasio penduduk dan jumlah UMKM ini masih meragukan. Ke depan, validasi data ini harus ditinjau kembali,” katanya.

Menurut Andreas, program pembiayaan tidak cukup hanya mengandalkan penyaluran modal. Pemerintah perlu memperkuat sistem pendampingan usaha, termasuk memberikan skema pembayaran yang lebih fleksibel serta bunga kredit yang sesuai dengan kemampuan pelaku usaha mikro.

“Bukan hanya sekadar kucuran dana. Fleksibilitas pembayaran utang hingga suku bunga yang ramah bagi sektor usaha mikro akan terus saya tekankan dalam pembahasan di Senayan,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, Andreas juga menawarkan penguatan ekosistem UMKM berbasis closed-loop system, yakni membangun rantai pasok yang saling terhubung dengan memanfaatkan potensi pangan lokal antarwilayah.

Ia menilai konsep tersebut dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

“Kuncinya ada pada kehadiran integrator, dan Gelora Garden ini sudah sangat bagus menjalankan peran sebagai UMKM Hub dengan dukungan solid dari pemerintah desa,” ujarnya.

Selain itu, Andreas meminta pemerintah daerah dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengambil peran lebih aktif dalam mendampingi pelaku UMKM mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) agar produk lokal memiliki perlindungan hukum dan daya saing yang lebih kuat.

“Kami mendorong Pemda dan KADIN untuk hadir mengawal dan mendampingi proses pendaftaran hak cipta para pelaku UMKM dari awal hingga selesai,” pungkasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS