Komisi C DPRD Kota Surabaya mendesak percepatan pembangunan pintu air di muara Kali Jagir sebagai solusi permanen mengatasi banjir rob sekaligus mendorong dukungan pendanaan dari APBN.

SURABAYA – Komisi C DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya mempercepat pembangunan pintu air di muara Kali Jagir sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir rob. DPRD menilai infrastruktur tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar luapan air laut tidak lagi memperparah genangan saat hujan deras bertepatan dengan pasang laut.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan mengatakan pengalaman banjir beberapa hari terakhir menunjukkan penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan rumah pompa maupun normalisasi saluran. Menurutnya, pengendalian air dari muara menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian banjir Kota Surabaya.

“Selama ini, air dari laut masuk lewat muara tersebut. Kasus banjir dua hari lalu menjadi bukti sulitnya penanganan karena tingginya curah hujan berbarengan dengan pasang air laut. Solusinya, kita butuh pintu air di muara Kali Jagir,” ujarnya, Jumat (17/7/2026).

Komisi C memperkirakan pembangunan pintu air membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar hingga Rp200 miliar apabila menggunakan metode Corrugated Steel Sheet Pile (CSSP). Mengingat besarnya kebutuhan anggaran, DPRD mendorong pemerintah pusat ikut mendukung pembiayaan melalui APBN karena kawasan sungai tersebut berada dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

“Kami berharap APBN ikut mendukung. Sebab, wilayah sungai tersebut sebenarnya berada di bawah pengelolaan dan kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS Brantas,” kata Eri.

Sambil menunggu pembangunan pintu air, Komisi C mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Surabaya melakukan normalisasi dan pengerukan Kali Jagir hingga kawasan muara. Pekerjaan yang dimulai sejak 16 Juli 2026 itu ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD memastikan akan memantau langsung pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar proses normalisasi berjalan sesuai target.

“Kami akan turun langsung mengecek ke lapangan untuk memastikan progres normalisasi berjalan optimal,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain pembangunan pintu air, Eri juga menilai peremajaan alat berat menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Sebagian besar alat berat milik Pemkot Surabaya telah berusia lebih dari satu dekade sehingga efektivitasnya dalam mendukung penanganan banjir mulai menurun. Karena itu, Komisi C akan mendorong penganggarannya pada tahun depan.

Dalam rapat pendalaman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Komisi C juga mengevaluasi realisasi APBD 2025 sektor pekerjaan umum. Dari alokasi anggaran sekitar Rp1,7 triliun, realisasi belanja mencapai sekitar Rp1,56 triliun atau 88 persen. Menurut Eri, sisa anggaran terjadi antara lain karena pemerintah memutus kontrak sejumlah rekanan yang tidak memenuhi standar pelaksanaan pekerjaan.

“Ada beberapa proyek yang terpaksa diputus kontraknya karena pihak kontraktor tidak memenuhi standar pelaksanaan. Langkah tegas ini penting agar kualitas infrastruktur di Surabaya tetap terjaga,” jelasnya.

Eri menegaskan penanganan banjir di Surabaya harus dilakukan secara terpadu melalui pembangunan pintu air di muara Kali Jagir, optimalisasi rumah pompa, normalisasi sungai, peremajaan alat berat, hingga penyelesaian pembangunan Rumah Pompa Petani Nginden. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mempercepat surutnya genangan, mengurangi luas wilayah terdampak, serta meminimalkan durasi banjir di kawasan rawan Kota Surabaya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS