Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani meminta pembangunan Koperasi Merah Putih tidak mengorbankan Ruang Terbuka Hijau dan Lahan Sawah Dilindungi serta tetap sesuai tata ruang.

SURABAYA – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengingatkan Pemerintah Kota Malang agar pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) tidak dilakukan dengan mengalihfungsikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD). DPRD menegaskan program strategis pemerintah tetap harus berjalan tanpa mengabaikan ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan.

Amithya menegaskan DPRD tidak akan mendukung pembangunan KMP apabila harus ditempuh melalui alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH maupun LSD.

Menurutnya, Kota Malang hingga kini masih menghadapi kekurangan luasan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan sehingga aset yang telah ditetapkan sebagai RTH harus tetap dipertahankan.

“Kalau sampai KMP ini kemudian harus melegalkan atau diperbolehkan alih fungsi ini, saya merasa ini bukan urgensinya. Harus disetop. Kota Malang ini sudah kurang luasan RTH-nya, malah alih fungsi jadi koperasi yang belum urgen,” tegas Amithya.

Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan, Pemerintah Kota Malang sebelumnya juga menghadapi kendala ketika mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat karena lokasi yang tersedia berstatus RTH.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan tata ruang harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh program pembangunan.

Karena itu, Amithya mendorong pemerintah memanfaatkan aset lain yang telah tersedia tanpa mengorbankan fungsi ruang hijau. Ia menilai pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih tidak harus menggunakan lahan seluas 1.000 meter persegi, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

“Maka perlu dicari solusi supaya KMP tetap jalan dengan menggunakan aset yang ada dan inovasi kebijakan yang bisa dibuat. Yang penting running, esensi dan substansi kebijakan ini tetap berjalan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hasil konsultasi dengan Kementerian Koperasi membuka peluang pembangunan gerai dengan luasan sekitar 250 meter persegi yang dikembangkan secara vertikal. Namun, konsep tersebut tetap harus dikaji agar ramah bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok lanjut usia.

Selain itu, Amithya berharap Kementerian ATR/BPN tetap berpegang pada ketentuan tata ruang dalam memberikan persetujuan terhadap lokasi pembangunan KMP.

Menurutnya, apabila lahan yang diajukan merupakan kawasan RTH maupun LSD, maka usulan tersebut seharusnya tidak memperoleh persetujuan.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, menyampaikan bahwa Pemkot Malang telah mengajukan 13 hingga 21 bidang aset sebagai lokasi pembangunan KMP. Namun, sejumlah bidang tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih berstatus RTH dan LSD sehingga pemanfaatannya menunggu rekomendasi Kementerian ATR/BPN. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS