JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan pesan ideologis yang mendalam dalam rangka memperingati 99 tahun berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) Sabtu (4/7/2026).

Melalui momentum historis ini, Hasto menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan untuk merefleksikan sejarah perjuangan Bung Karno serta memperkuat komitmen dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia.

Hasto menjelaskan bahwa Bung Karno sengaja memilih tanggal 4 Juli sebagai hari lahir PNI demi mengambil spirit kemerdekaan Amerika Serikat, yang kala itu menjadi simbol perlawanan pertama terhadap kolonialisme Inggris.

PNI didirikan sebagai wadah pengorganisasian rakyat sekaligus instrumen perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, jauh sebelum konsep kebangsaan secara formal dicetuskan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

“Kehadiran PNI merupakan gerakan revolusioner Bung Karno. Melalui Marhaenisme, Bung Karno merumuskan teori dan asas perjuangan yang menyatu dengan penderitaan dan harapan rakyat,” ujar Hasto.

Doktrin politik tersebut kemudian mengkristal menjadi Pancasila yang hidup dalam spiritualitas kebudayaan Indonesia, dengan muara akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam catatan sejarah yang disampaikan, Hasto mengingatkan mengenai dampak mahal dari ketertundukan politik. Pada masa konsolidasi kekuasaan Orde Baru, tepatnya dalam Kongres PNI ke-11 pada 20 September 1967, PNI mengalami tekanan kekuasaan hingga mencabut gelar Bung Karno sebagai Bapak Marhaenisme.

Imbas dari de-Soekarnoisasi tersebut, rekam jejak perjuangan Bung Karno sempat berusaha dihapus secara total, yang diikuti oleh lahirnya hegemoni kekuasaan otoriter yang militeristik.

Hasto menegaskan bahwa ketertundukan tersebut akhirnya berujung pada peleburan PNI ke dalam fusi PDI pada tahun 1973. “Pelajaran moral dari peristiwa tahun 1967 adalah kekuasaan otoriter tidak boleh dibiarkan. Harus ada strategi perlawanan yang menempatkan kekuatan rakyat sebagai inti dari gerakan partai,” tegasnya.

Titik balik perjuangan demokrasi mulai kembali menguat ketika Megawati Soekarnoputri masuk ke PDI pada tahun 1986. Menurut Hasto, kepemimpinan Megawati yang sarat akan keteguhan dan kesabaran revolusioner mampu membangkitkan kembali memori batin rakyat terhadap Bung Karno.

Langkah perlawanan tersebut terus berjalan melintasi berbagai ujian sejarah, termasuk peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang kini menjelang peringatan 30 tahun pada tahun 2026 ini.

Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa relevansi sejarah masa lalu sangat kuat dengan kondisi geopolitik dan tantangan domestik saat ini. Kepeloporan seluruh kader berlambang Banteng Moncong Putih sangat dibutuhkan untuk berdiri di lini depan dalam membela hak-hak rakyat serta memperbaiki kemunduran dalam alam demokrasi nasional.

Ia mengkritik arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang dinilai telah membawa dampak kerusakan signifikan pada sistem demokrasi, tatanan perekonomian nasional, sistem hukum, serta keteladanan politik akibat ambisi kekuasaan personal dan keluarga.

Sebagai bagian dari penguatan jati diri, PDI Perjuangan kembali mengumandangkan lagu “Bung Karno Bapak Marhaenisme” guna membangun kesadaran ideologis yang masif di akar rumput. Hasto juga mengingatkan kembali pesan abadi Megawati Soekarnoputri yang termaktub dalam platform kepemimpinannya sejak 23 November 1993.

“Bendera sudah saya kibarkan, dan pantang untuk diturunkan. PDI Perjuangan berkeyakinan penuh bahwa konsepsi Trisakti Bung Karno—berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—dapat kita wujudkan bersama rakyat,” pungkas Hasto. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS