SURABAYA – DPRD Jawa Timur terus mengawal percepatan pembebasan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur di Jalan Pandugo, Surabaya. Langkah itu diambil guna mengatasi penyempitan jalan (bottleneck) yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan bagi warga sekitar Penjaringan Sari Surabaya dan pengguna jalan lainnya.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, menyebut, telah ada progres signifikan setelah tim gabungan melakukan peninjauan lapangan pada 18 Juni 2026 lalu.

Peninjauan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim, BPKAD Kota Surabaya, serta pihak Kejaksaan untuk melakukan pengukuran lahan secara langsung.

“Sudah dilakukan peninjauan oleh teman-teman dari BPKAD Jatim maupun BPKAD Surabaya beserta dengan Kejaksaan. Sudah dilakukan pengukuran di lapangan dan sedang ditindaklanjuti oleh teman-teman pemerintah provinsi,” ujar Yordan, pada Jumat (19/6/2026).

Untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penyerahan aset, Komisi A berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Kejaksaan. Fokus utama koordinasi tersebut adalah untuk mendapatkan Legal Opinion (LO) agar penggunaan lahan milik pemprov untuk kepentingan umum tidak menyalahi aturan di kemudian hari.

Yordan menegaskan, pihaknya tidak ingin proyek ini terus tertunda karena menyangkut keselamatan nyawa masyarakat.

“Kami tidak ingin ini terus berlarut-larut. Kami ingin segera ada penyelesaian karena kami ingin ini selesai untuk kepentingan masyarakat umum dan tidak ada lagi korban kecelakaan akibat jalan yang berbelok secara tajam,” tutur anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ia pun menjelaskan, kondisi Jalan Pandugo memang mendesak untuk segera dilebarkan karena sering memakan korban.

Berdasarkan data lapangan, penyempitan jalan tersebut telah mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan lima orang lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas di lokasi yang sama.

Selain fokus pada pelebaran jalan, pihaknya juga memberikan perhatian khusus pada faktor keamanan fasilitas publik di sekitar lokasi, seperti masjid dan taman kanak-kanak (TK). Yordan menyebutkan, desain infrastruktur nantinya harus tetap menjamin keselamatan jemaah dan para siswa.

Terkait jangka waktu pengerjaan, pihaknya meminta seluruh proses administrasi pembebasan lahan yang sebelumnya tertunda di Mei dapat tuntas sepenuhnya pada bulan Juni ini.

“Kita juga harus memikirkan bagaimana safety-nya dari TK dan masjid ini. Jadi, warga secara umum mendapat layanan infrastruktur yang baik, tetapi yang sekolah di TK maupun yang beribadah di masjid keselamatannya tetap terjaga,” pungkas Yordan. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS