DPRD Jawa Timur berencana memanggil dinas terkait menyusul anjloknya harga telur di tingkat peternak. Komisi B mendorong subsidi pakan dan peningkatan serapan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis guna menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat.

SURABAYA – DPRD Jawa Timur memberi perhatian serius terhadap anjloknya harga telur di tingkat peternak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Komisi B DPRD Jatim bahkan berencana memanggil dinas terkait guna meminta penjelasan sekaligus membahas langkah-langkah konkret untuk melindungi peternak rakyat dari ancaman kerugian yang berkepanjangan.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengatakan fenomena turunnya harga telur tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, pemerintah perlu segera hadir melalui kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan usaha peternak, terutama di tengah tingginya biaya produksi.

“Komisi B memang berencana memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan ini,” ujar Erma di Surabaya, Selasa (2/6/2026).

Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai kondisi yang dialami peternak saat ini cukup memprihatinkan. Harga telur di tingkat peternak terus mengalami penurunan, sementara harga pakan sebagai komponen utama biaya produksi justru masih relatif tinggi.

Karena itu, DPRD Jatim mendorong agar pemerintah segera menyiapkan kebijakan yang mampu menekan beban biaya produksi peternak, salah satunya melalui subsidi pakan ayam.

Menurut Erma, langkah tersebut penting agar peternak rakyat tetap mampu bertahan dan tidak mengalami kerugian yang berujung pada penurunan produksi.

“Memang perlu, khususnya subsidi pakan ayam agar peternak tidak kolaps,” tegasnya.

Selain subsidi pakan, DPRD Jatim juga mendorong optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan penggunaan telur dalam menu yang disajikan kepada penerima manfaat. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk menyerap produksi telur peternak sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.

“Juga kebijakan BGN agar penyerapan telur dalam menu diperbanyak,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelaskan tengah menyiapkan skema subsidi harga jagung melalui kerja sama antara Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian. Kebijakan itu diharapkan dapat membantu menurunkan biaya pakan yang selama ini menjadi beban utama peternak.

Desakan percepatan penanganan juga menguat setelah para peternak ayam petelur menggelar aksi damai di Kabupaten Blitar pada Senin (1/6/2026). Dalam aksi tersebut, peternak dari Blitar Raya, Tulungagung, Kediri, dan Trenggalek membagikan sekitar satu juta butir telur kepada masyarakat sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga telur di tingkat kandang.

Koordinator aksi, Suyanto, menyebut harga telur saat ini hanya berada di kisaran Rp21 ribu per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) yang berada pada rentang Rp24.500 hingga Rp26.500 per kilogram.

Selain harga jual yang rendah, peternak juga menghadapi kenaikan harga bahan baku pakan yang membuat margin usaha semakin tergerus.

Bagi DPRD Jawa Timur, kondisi tersebut menjadi sinyal penting bahwa intervensi pemerintah perlu dilakukan secara cepat dan terukur. Sebab, sektor peternakan rakyat merupakan bagian penting dari ketahanan pangan daerah yang harus dijaga keberlanjutannya.

DPRD berharap pertemuan dengan dinas terkait nantinya dapat menghasilkan formulasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak, stabilitas harga pangan, dan keberlanjutan pasokan telur bagi masyarakat. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS