Puan Maharani menegaskan kritik PDIP kepada pemerintahan Prabowo bersifat konstruktif demi memperkuat kebijakan untuk rakyat.

JAKARTA — PDI Perjuangan menegaskan posisi kritis partai di luar pemerintahan bukan ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk pengawasan dan masukan konstruktif demi memperkuat jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (21/5/2026) usai Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap sikap PDIP yang memilih berada di luar koalisi pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menanggapi apresiasi Presiden Prabowo, Puan Maharani menegaskan kritik yang selama ini disampaikan PDI Perjuangan merupakan bentuk masukan konstruktif agar program pemerintah berjalan lebih baik dan berpihak kepada rakyat.

“Bahwa memberi masukan atau memberikan kritik yang konstruktif agar pemerintah bisa menjalankan program-program dan kebijakannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Puan, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, kritik yang diberikan PDIP bukan kritik negatif, melainkan bagian dari upaya memperbaiki jalannya pemerintahan. “Jadi kritiknya adalah kritik konstruktif yang membangun, bukan kritik secara negatif, namun justru memberikan masukan yang positif,” jelasnya.

Puan juga menepis anggapan bahwa posisi PDIP di luar pemerintahan merupakan pertarungan politik antara satu partai melawan koalisi besar pendukung pemerintah di parlemen. “Ini bukan bicaranya satu banding tujuh, namun apa yang kami berikan sebagai masukan adalah masukan yang konstruktif,” ujarnya.

“Bukan kemudian kalah atau menang, tapi justru memberikan masukan agar ada perbaikan,” sambung dia.

Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada PDIP yang tetap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi pengawasan.

Prabowo mengaku kerap menerima kritik keras dari Fraksi PDI Perjuangan, namun ia menilai kritik tersebut penting sebagai bahan refleksi pemerintah.

“Setiap pemimpin harus mau dikritik, diawasi. Kadang sebelum tidur pilu hati saya, ini anggota PDIP kadang kritikannya keras banget, tapi saya sadar mungkin ada dasarnya,” kata Prabowo.

Ia menegaskan kritik tidak selalu bermakna negatif, tetapi bisa menjadi pengingat agar pemerintah tetap berjalan di jalur yang benar.
“Ada pepatah, kalau orang memperingatkan kita, kita tidak suka, tapi dia sebetulnya menyelamatkan kita,” ujarnya.

Senada dengan Puan, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli menyebut posisi PDIP di luar pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keseimbangan demokrasi.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang secara khusus mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan karena memilih berada di luar pemerintahan,” ujar Guntur.

Ia mengakui posisi tersebut bukan pilihan mudah, namun diambil demi menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. “Tapi karena kami ingin menjalankan peran konstitusional sebagai penyeimbang, check and balances yang sehat bagi demokrasi,” tegasnya.

Guntur juga mengapresiasi sikap Prabowo yang dinilai memahami kritik PDIP sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi.

“Kritik dan pengawasan yang konstruktif justru diperlukan agar pemerintahan berjalan dengan baik. PDI Perjuangan akan terus menjalankan peran itu dengan penuh tanggung jawab demi rakyat dan bangsa,” pungkasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS