SURABAYA – DPRD mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera membangun sistem pemantauan penerangan jalan umum (PJU) berbasis digital, agar titik lampu padam dapat terdeteksi secara real time tanpa harus menunggu laporan masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, seiring rencana Pemkot menambah 10.000 titik PJU baru pada 2026. Target itu meningkat signifikan dibanding realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 6.022 titik, di luar program pemeliharaan dan penggantian lampu rusak.

Menurut Eri, penambahan PJU merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus menekan potensi kriminalitas pada malam hari. Hingga Februari 2026, jumlah PJU di Surabaya tercatat sebanyak 123.814 titik.

Namun demikian, ia menilai perlu ada lompatan dalam sistem pengelolaan. Ke depan, Pemkot tidak cukup hanya menambah titik baru, tetapi juga harus memastikan seluruh PJU dapat terpantau secara cepat dan akurat.

“Ke depan tidak boleh lagi menunggu laporan masyarakat. Harus ada sistem yang bisa memantau secara langsung, sehingga penanganan bisa lebih cepat dan tepat,” tegas Eri Irawan, Kamis (26/3/2026).

Selain itu, Eri juga menyoroti masih adanya kebutuhan penerangan di kawasan permukiman, khususnya gang sempit di bawah dua meter yang belum seluruhnya terjangkau PJU. Di sejumlah wilayah seperti Mulyorejo dan Sukolilo, masih ditemukan gang dengan penerangan swadaya warga.

“Kami akan mengawal agar ini berjalan optimal, karena sumber dananya adalah uang rakyat,” ujar politisi muda PDI Perjuangan ini.

Eri juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pemeliharaan seiring penambahan titik baru. Ia mencontohkan keluhan masyarakat terkait PJU di underpass Mayjen Sungkono yang sempat padam dan dinilai membahayakan, meski telah ditangani cepat oleh Dinas Perhubungan.

Menurutnya, pengembangan sistem smart lighting berbasis internet of things (IoT) perlu dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kapasitas fiskal daerah.

Di sisi lain, optimalisasi tim respons cepat juga menjadi perhatian. Saat ini, penanganan PJU dibagi dalam tujuh rayon yang mencakup kawasan timur, barat, utara, selatan, dan pusat kota.

Eri menilai tim tersebut perlu diperkuat, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia, agar mampu siaga 24 jam, terutama di jalur utama, underpass, dan kawasan rawan kecelakaan serta kriminalitas.

Tak hanya itu, DPRD juga mendorong audit infrastruktur secara berkala, termasuk pengecekan jaringan listrik, lampu, dan panel kontrol, khususnya saat musim penghujan.

Eri optimistis, kombinasi antara penambahan PJU baru dan penguatan sistem pemantauan serta pemeliharaan berbasis teknologi akan mampu meningkatkan kualitas penerangan jalan di Surabaya secara menyeluruh, sehingga mobilitas warga dapat berlangsung lebih aman dan nyaman. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS