GRESIK – Perjuangan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani agar pupuk subsidi kembali menyentuh sektor perikanan akhirnya membuahkan hasil. Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Kabupaten Gresik, Senin (23/02), dipastikan bahwa pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan resmi dialokasikan kembali pada tahun 2026.

Dalam forum tersebut, Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa beberapa tahun terakhir menjadi masa penuh kegelisahan bagi para petambak akibat pencabutan subsidi pupuk sektor perikanan.

“Beberapa tahun belakangan ini kami mengalami kegelisahan. Kabupaten Gresik memiliki lebih dari 28 ribu hektare lahan budidaya. Ketika pupuk subsidi dicabut, dampaknya sangat terasa. Bandeng tidak tumbuh optimal karena budidaya ikan tradisional sangat bergantung pada pupuk untuk menumbuhkan plankton,” ujarnya.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu lumbung pangan nasional dari sektor perikanan, baik budidaya, tangkap, maupun pengolahan dan pemasaran. Luas lahan budidaya tercatat 28.653,27 hektare, terdiri dari tambak payau seluas 15.601,26 hektare dan tambak tawar 13.052,01 hektare.

Jumlah pembudidaya mencapai 20.279 orang, terdiri dari 15.729 pemilik tambak dan 4.550 pandega, yang tersebar di 16 kecamatan.
Produksi perikanan budidaya, Gresik tahun 2025 mencapai 160.439 ton dengan nilai produksi sebesar Rp3,54 triliun. Khusus komoditas bandeng, produksi diperkirakan mencapai sekitar 90.000 ton per tahun.

“Kalau harga bandeng rata-rata Rp10.000 per kilogram, hampir Rp900 miliar berputar di sektor tambak saja. Jadi ini ekonomi rakyat,” imbuh bupati yang diusung PDI Perjuangan tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyampaikan bahwa aspirasi Pemerintah Kabupaten Gresik telah dibahas dalam Panja Pupuk di Petrokimia dan resmi masuk dalam rekomendasi subsidi nasional.

“Alhamdulillah, tahun ini kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan sudah masuk dalam program subsidi sekitar 29.500 ton secara nasional. Ke depan kami akan fokus pada pembenahan data agar distribusi tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan seperti sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Haeru Rahayu, menyampaikan permohonan maaf atas kondisi dua tahun terakhir yang berdampak pada pembudidaya.

“Atas nama pemerintah kami mohon maaf. Tahun ini secara nasional dialokasikan hampir Rp300 miliar untuk pupuk budidaya,” katanya.

Sebagai informasi, tahun 2026 ini telah dialokasikan pupuk bersubsidi pada sektor perikanan bagi pembudidaya ikan di Kabupaten Gresik. Yakni pupuk urea sebesar 4.721 ton, pupuk SP36 sebesar 4.598 ton dan pupuk organik sebesar 506 ton.

Karena itu, ditekankan juga pentingnya optimalisasi penyerapan kuota agar tidak terjadi sisa alokasi. Dukungan dari sisi distribusi dan sistem juga ditegaskan oleh Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo. Ia memastikan bahwa sistem distribusi pupuk kini telah terdigitalisasi penuh.

“Setiap penebusan pupuk di kios langsung tercatat dan terhubung secara real-time dengan sistem pusat. Alokasi otomatis terpotong sesuai kuota. Sistem siap dan stok dalam kondisi aman,” terangnya.

Di sisi lain, aspirasi petambak turut mengemuka. Sholiq, petambak asal Desa Betoyo Guci, menyampaikan apresiasi atas kembalinya subsidi pupuk, namun juga mengingatkan potensi anjloknya harga saat panen raya.

“Kalau produksi naik tapi panen bersamaan, harga bandeng bisa turun sampai Rp5.000 per kilo. Kami mohon stabilitas harga juga diperhatikan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Fandi Akhmad Yani mendorong penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir. Selain memastikan pupuk tersedia, Pemkab Gresik juga mendorong peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai program serta penguatan distribusi berbasis desa.

“Kami memiliki Koperasi Desa Merah Putih hampir di seluruh desa. Jika dilibatkan dalam distribusi pupuk subsidi, rantai pasok bisa lebih efektif dan ekonomi desa ikut bergerak,” tambahnya. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS