JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan bahwa industri film Indonesia tengah berada di persimpangan antara momentum kejayaan dan ancaman struktural yang dibiarkan tanpa solusi dari negara.

Hal itu dia sampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama eselon I Kemenekraf di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Perempuan yang berperan sebagai Fatimah di film Buya Hamka itu mengakui film Indonesia selama ini terbukti efektif mempromosikan pariwisata dan identitas daerah.

Berbagai karya seperti Laskar Pelangi, Ada Apa Dengan Cinta, 5cm, hingga Petualangan Sherina menjadi bukti kuat bahwa film adalah instrumen strategis diplomasi budaya dan ekonomi kreatif.

Namun di balik capaian tersebut, legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu mengingatkan adanya kebocoran ekonomi serius yang belum ditutup negara.

Persoalan klasik seperti distribusi, keterbatasan layar, dan permodalan masih menghantui, diperparah dengan ancaman baru dari penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang justru berpotensi mempersempit lapangan kerja pelaku kreatif.

“AI jangan dipoles sebagai inovasi, jika faktanya menggerus ruang hidup pekerja kreatif kita. Negara tidak boleh abai terhadap ancaman ini,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti buruknya sistem pengarsipan film nasional. Menurutnya, negara gagal menjaga memori kolektif bangsa.

Dari sekitar 4.400 film yang diproduksi sejak 1926 hingga 2025, sekitar 1.500 film dilaporkan hilang karena belum direstorasi dan tidak diarsipkan dengan baik.

“Generasi muda saat ini bahkan banyak yang tidak mengenal tokoh perfilman kita sendiri misalnya Adi Bin Slamet dan Benyamin. Ini kegagalan negara dalam menjaga warisan budaya,” ujarnya.

Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan itu juga mengkritik ketergantungan Indonesia pada impor intellectual property (IP), sementara IP lokal justru dibiarkan mati. Dia menegaskan, tanpa keberpihakan anggaran dan skema pembiayaan yang serius, mustahil Indonesia bisa mengekspor IP ke pasar global.

Sebagai perbandingan, dirinya mencontohkan Korea Selatan yang memiliki venture capital khusus industri film, sementara Indonesia masih mengandalkan skema pembiayaan negara yang dinilainya tidak realistis.

“Bantuan maksimal Rp500 juta tidak akan menggerakkan industri film. Itu bahkan hanya cukup untuk tahap penulisan skrip. Kita butuh venture capital khusus film, bukan kebijakan setengah hati,” tandasnya.

Politisi asal Trenggalek itupun menegaskan, ke depan panitia kerja (Panja) industri film harus menjadi instrumen serius untuk membenahi ekosistem, melindungi hak cipta, memperkuat pembiayaan, serta memastikan negara hadir penuh dalam menjaga keberlanjutan industri film nasional.

“Tanpa keberpihakan nyata, kejayaan film Indonesia hanya akan jadi nostalgia, bukan masa depan,” tutupnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS