SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan mendorong pemerintah provinsi Jawa Timur menangani secara serius penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi yang kembali merebak di sejumlah tempat.

Menurut legislator PDI Perjuangan tersebut, dalam penanganan ini perlu adanya pendekatan pengembangan struktural dan penguatan kapasitas untuk membangun dalam ketahanan di sektor peternakan yang berkelanjutan.

Ony setyawan DPRD Jatim Fraksi PDI Perjuangan Bojonegoro-Tuban menyampaikan masalah penanganan PMK harus diarahkan sebagai tahapan dalam meningkatkan ketahanan, produktivitas, kesejahteraan peternak, serta kemandirian dengan sistem pencegahan dan pengendalian penyakit hewan di Jawa Timur.

Menurutnya, lebih efektif adalah pendekatan jangka panjang jika dibandingkan pola darurat yang selama ini diterapkan.

“PMK ini tidak bisa ditangani dengan pola darurat terus-menerus, secara berkala, dengan kebijakan pengembangan jangka menengah dan panjang supaya peternak kita lebih kuat dan tidak selalu terpukul setiap kali wabah muncul,” ujar Ony, Selasa (27/1/2026).

Fokus utama yang ditekankan Ony adalah vaksinasi PMK secara berkala ia mendorong agar Pemprov Jatim menjadwalkan vaksinasi minimal dua kali dalam setahun, disertai penyusunan standar operasional vaksinasi berbasis zona risiko di seluruh kabupaten dan kota.

“Dukungan anggaran, menurutnya, dalam hal ini mencakup ketersediaan vaksin, logistik, serta kecukupan tenaga pelaksana,” ucapnya.

Menyoroti masalah ketahanan pangan Ony sebagai Komisi B DPRD Jatim ini lebih menekankan soal dampak ekonomi PMK, dalam hal ini ia mendorong pengembangan sistem peternakan terintegrasi dengan pertanian rakyat melalui pemanfaatan hijauan dan limbah pertanian sebagai pakan lokal.

Lebih meluas berbicara perkembangan ternak selain sapi adalah pembangunan pabrik pakan ayam murah dengan skema BUMD atau kerja sama swasta.

Dalam upaya peningkatan kapasitas peternak, Ony juga mengusulkan pembentukan Pusat Layanan Teknis Biosekuriti dan Penanganan PMK di daerah sentra produksi ternak seperti Tuban, Sidoarjo, dan Jember.

“Diharapkan adanya pusat layanan ternak sebagai sarana pendampingan peternak terkait sanitasi kandang, deteksi dini gejala PMK, isolasi ternak sakit, serta manajemen vaksinasi,” jelasnya.

Legislator dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban ini menekankan perlunya pola digitalisasi data dan sistem pelaporan PMK berbasis real-time untuk mendukung adanya pemetaan pada zona Resiko dan respons cepat.

Dirinya menegaskan Komisi B DPRD Jatim untuk memperkuat fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi rutin, sekaligus mendorong insentif, regulasi, dan penganggaran agar PMK masuk sebagai program prioritas strategis.

“pada pointnya nanti bukan sekadar menekan kasus PMK, tapi membangun sektor peternakan Jawa Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” Tutup anggota DPRD Jatim wilayah Bojonegoro-Tuban ini.

Seperti diketahui,kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur kembali mengalami kenaikan pada awal tahun 2026. Dalam rentang waktu satu hari, jumlah kasus baru bertambah lebih dari 30 ekor.

Data yang dierpoleh dari Dinas Peternakan Jawa Timur mencatat, dari 25 Januari 2026 terdapat 803 kasus PMK,terjadi peningkatan menjadi 839 kasus pada 26 Januari 2026.

Sementara dari data jumlah tersebut sebanyak 221 ekor sapi dilaporkan telah pulih, sementara ratusan lainnya masih dalam penanganan.

Saat ini di temukan jumlah 605 ekor sapi masih berstatus sakit dengan perawatan intensif. Sementara itu, dampak dari PMK ini menyebabkan delapan ekor sapi mati, serta lima ekor sapi harus dipotong paksa untuk mengendalikan agar virus tidak menyebar secara meluas.

Hingga saat ini menunjukkan bahwa PMK masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha peternakan sapi di Jawa Timur.(dian/yols/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS