BONDOWOSO – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk konsistensi PDIP dalam menjaga prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai penentu utama kepemimpinan daerah.

Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso, Sinung Sudrajad, menegaskan bahwa sikap partainya di daerah sepenuhnya sejalan dan tegak lurus dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang menegaskan Pilkada harus dilaksanakan secara langsung.

“Kalau kami di daerah tetap tegak lurus dengan apa yang menjadi kebijakan DPP PDI Perjuangan. Pilkada itu harus dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Sinung, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, pemilihan langsung bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan wujud nyata kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Dia menilai perubahan skema pemilihan kepala daerah berpotensi menjauhkan masyarakat dari hak fundamental untuk menentukan pemimpinnya sendiri.

Sinung mengakui adanya wacana yang diusulkan oleh sejumlah partai politik di tingkat nasional terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak menggoyahkan komitmen PDIP Bondowoso untuk mempertahankan prinsip satu suara rakyat dalam menentukan kepala daerah.

Bagi PDIP Bondowoso, lanjut dia Pilkada langsung tidak hanya soal prosedur, tetapi juga menyangkut keterlibatan publik dalam proses politik lokal. Menarik kembali hak memilih rakyat dinilai berpotensi memicu kekecewaan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan elite PDIP di tingkat pusat yang sebelumnya menilai bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat memicu kemarahan publik karena hak memilih rakyat berpotensi diambil kembali oleh elit politik.

Dengan tegas, PDIP Bondowoso menyatakan akan terus mempertahankan Pilkada langsung sebagai hak konstitusional masyarakat dan menutup ruang kompromi terhadap kebijakan yang dinilai melemahkan demokrasi lokal. Ke depan, PDIP berharap setiap perubahan kebijakan Pilkada tetap berpijak pada aspirasi dan kehendak rakyat. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS