SURABAYA – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya pengangguran pada 2026 menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim menilai sampai saat ini sektor riil masih belum bergerak optimal.

“Kita harus jujur. Sektor riil kita belum berjalan baik. Ini ancaman bagi tenaga kerja kita khususnya di tahun 2026 mendatang. Belum lagi UMK 2026 yang akan naik,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Hari Yulianto di Surabaya, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut langkah antisipatif sejak dini. Salah satunya dengan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyangga ekonomi daerah.

Anggota Komisi E DPRD Jatim ini pun menegaskan, penciptaan lapangan kerja tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Perlu desain yang mendorong masyarakat menciptakan peluang usaha sendiri.

“Bukan hanya pemerintah yang membuka lapangan kerja. Tapi bagaimana UMKM bisa tumbuh. Itu yang harus terus kita dorong,” tegasnya.

Dia menyebut, penguatan UMKM bisa dimulai dari hal paling sederhana. Mulai dari usaha tradisional hingga rintisan berbasis digital.

“Dari start-up, sampai UMKM klasik. Gerobak gorengan pun bisa jadi solusi,” sebut Hari.

Di internal PDI Perjuangan Jawa Timur, lanjut dia, sudah ada langkah konkret. Partai mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui Badan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (BPEK).

Selain ekonomi kreatif (ekraf), koperasi PDI Perjuangan “Mega Bhakti” juga telah mendapatkan dukungan permodalan yang signifikan. “Itu nanti akan kita arahkan ke sana. Untuk membuka peluang kerja,” jelasnya.

Hari juga menyoroti peran Generasi Z dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Menurutnya, dunia digital harus dimanfaatkan secara maksimal.

Dia mencontohkan pameran pada Konferda PDI Perjuangan yang menampilkan Media Pintar Perjuangan (MPP), sebuah platform marketplace internal PDIP .

“Konsepnya seperti Shopee atau Tokopedia. Tapi sementara untuk kader,” ungkap dia.

Platform tersebut, lanjut Hari, diharapkan menjadi pintu masuk Gen Z untuk terlibat dalam UMKM berbasis digital, termasuk di Jawa Timur.

“Ini salah satu saran awal agar anak muda terlibat langsung. Langkah antisipatif ini dinilai penting. Pasalnya, data menunjukkan PHK masih terjadi sepanjang 2025,” bebernya.

Di Jawa Timur, dari data yang ada, kata pria yang baru dilantik sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo ini, tercatat lebih dari 4.000 pekerja ter-PHK sepanjang Januari–Oktober 2025.

Secara nasional, jumlah PHK mencapai sekitar 79 ribu orang hingga November 2025. Sementara itu, jumlah pengangguran di Jawa Timur masih berkisar 0,9 hingga 1 juta orang.

“Meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun, jumlah absolutnya tetap besar,” sebut Hari.

Data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, imbuhnya, mencatat sekitar 79.302 orang terkena PHK sepanjang Januari–November 2025. Sementara laporan lain menyebut kisaran 26 ribu orang hingga Mei 2025.

“Angka ini memang signifikan dan patut diwaspadai, namun tetap tidak sebanding dengan total jumlah pengangguran nasional yang mencapai jutaan orang. Sehingga kita tidak boleh menunggu. 2026 harus disiapkan dari sekarang,” pungkas anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan (Dapil) Sidoarjo ini. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS